Askun Soroti PKS Parkir Stadion Singaperbangsa: Kadisparpora Diminta Jangan Mendahului Kebijakan Bupati

KARAWANG,Penasilet.com – Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga menjadi sorotan. Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., yang mengapresiasi langkah Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dalam menyikapi persoalan parkir di kawasan stadion tersebut.

Namun, Asep Agustian yang akrab disapa Askun menilai, persoalan ini tidak semestinya hanya dibebankan kepada perusahaan pengelola parkir. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang.

Askun mempertanyakan langkah Kepala Disparpora Karawang, Abas Sudrajat, yang dinilai seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dan menyampaikan laporan kepada Bupati sebelum menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.

Terlebih, renovasi Stadion Singaperbangsa disebut belum sepenuhnya rampung.

“Seharusnya bawahan memahami batas kewenangan dan menghormati kebijakan pimpinan. Jangan sampai merasa dekat dengan bupati, kemudian mengambil kebijakan sendiri tanpa koordinasi terlebih dahulu,” tegas Askun, Kamis (19/11/2026).

Ia menilai, sinergi antara pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) harus menjadi landasan dalam menjalankan program pemerintahan. Koordinasi diperlukan agar setiap kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri dan justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Usulkan Parkir Fasilitas Umum Gratis atau Tarif Flat

Selain menyoroti persoalan PKS, Ketua DPC PERADI Karawang tersebut mengusulkan agar seluruh fasilitas umum yang dibangun menggunakan APBD dapat menyediakan layanan parkir gratis.

Namun, apabila parkir tetap diberlakukan dengan alasan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tarifnya harus terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

“Misalnya kendaraan roda dua cukup Rp2.000 dan mobil Rp4.000. Jangan sampai masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum justru dibebani tarif parkir yang tinggi,” ujarnya.

Menurut Askun, pengelolaan parkir oleh pihak ketiga harus memiliki aturan dan klausul perjanjian yang jelas, termasuk mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan.

“Ketika kendaraan hilang, pengelola parkir harus memiliki tanggung jawab yang jelas. Jangan hanya menikmati keuntungan dari pengelolaan parkir, tetapi ketika terjadi kehilangan justru tidak mau bertanggung jawab,” katanya.

Target PAD dan Transparansi Pengelolaan Harus Jelas

Askun juga meminta agar setiap PKS pengelolaan parkir mencantumkan target PAD secara terukur setiap tahunnya.

Ia mempertanyakan pengelolaan parkir oleh pihak ketiga yang menurutnya kerap tidak mencapai target penerimaan daerah dengan alasan mengalami kerugian.

“Jangan sampai penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target. Pemerintah daerah harus memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang jelas. Jangan sampai pengelolaan parkir justru tidak memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” sindirnya.

Untuk itu, ia mendorong koordinasi yang lebih terintegrasi antara Disparpora, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurutnya, pengawasan lintas OPD diperlukan agar pengelolaan parkir berjalan transparan, target PAD dapat dievaluasi, serta hak dan kewajiban pengelola maupun masyarakat terlindungi.

“Intinya, jangan sampai masyarakat merasa dirugikan. Masyarakat sudah membayar pajak yang digunakan untuk membangun fasilitas umum, tetapi ketika ingin menikmati fasilitas tersebut masih dibebani biaya parkir yang memberatkan,” pungkas Askun.

Polemik ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mengevaluasi mekanisme kerja sama pengelolaan fasilitas publik, memperjelas tanggung jawab pihak ketiga, serta memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.(Red).

Editor: Tamrin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!