Ada Apa Di Balik Kasus Zircon Kalteng? Dugaan Permainan IUP, Kriminalisasi Investor, dan Kejanggalan Penegakan Hukum, Januardi Manurung Desak Pengusutan Tuntas!

PALANGKA RAYA,Penasilet.com — Dugaan praktik suap, penyalahgunaan kewenangan, dan kriminalisasi dalam perkara pertambangan zircon di Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin menjadi sorotan. Perkara yang menyeret PT IM dan PT KBM kini memunculkan sejumlah pernyataan serius dari pihak perusahaan yang merasa dirugikan oleh proses hukum yang berjalan.

Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa hampir seluruh perusahaan zircon di Kalimantan Tengah perlu ditelusuri legalitas dan perizinannya. Ia juga menduga terdapat praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat yang berkaitan dengan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dokumen perusahaan.

Direktur PT MBM mengungkapkan dugaan adanya pola tekanan terhadap perusahaan pertambangan yang tidak bersedia memenuhi permintaan sejumlah oknum. Menurutnya, persoalan perizinan, khususnya IUP dan dokumen pendukung, diduga dijadikan celah untuk menekan bahkan mengkriminalisasi pengusaha.

Ia turut menyebut nama mantan Kepala Dinas ESDM Kalteng, Vent Cristiaway, serta mantan Kabid ESDM Kalteng, Indra Himawijaya, dalam keterangannya mengenai dugaan praktik tersebut.

Lebih jauh, Direktur PT MBM menduga terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan proses penegakan hukum melalui penanganan perkara oleh jajaran Pidsus Kejati Kalteng untuk menekan perusahaan dan mengambil alih penguasaan usaha pertambangan.

“Berbagai cara diduga dilakukan untuk membangun konstruksi perkara, termasuk dugaan korporasi dan afiliasi fiktif. Kami merasa ada upaya kriminalisasi terhadap investor dan pengusaha pertambangan,” ungkapnya kepada Wartawan, Selasa (17/11/2026).

PERTANYAKAN OBJEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN

Direktur PT MBM juga mempertanyakan pertimbangan putusan perkara yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Riky Ferdinan.

Menurutnya, putusan tersebut perlu dikaji secara objektif karena ia menilai sejumlah fakta persidangan belum mendapatkan pertimbangan yang semestinya.

Ia mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara serta siapa sebenarnya pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas penjualan zircon tersebut.

“Kalau memang ada kerugian negara, negara mana yang dirugikan? Selama ini para investor justru membuka usaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tidak benar jika seluruh persoalan kemudian dibebankan kepada investor tanpa melihat fakta yang sebenarnya,” tegasnya.

FAKTA PERSIDANGAN DIMINTA DIBUKA SECARA MENYELURUH

Direktur PT MBM juga menyoroti keterangan sejumlah saksi dalam persidangan, yakni Hendi Andy Wahyudi, Erna Tri Sosilowati, dan Fransisco Cosida.

Menurut keterangannya, sejumlah saksi tersebut mengakui pernah menikmati uang hasil penjualan zircon. Bahkan, Fransisco Cosida disebut mengakui adanya pengurangan setoran yang seharusnya diberikan kepada mantan Kadis ESDM, Vent Cristiaway, untuk kepentingan keuntungan pribadi.

Menurut Direktur PT MBM, keterangan tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam menilai peran masing-masing pihak dan mengungkap siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Ia juga mempertanyakan belum diperiksanya Batu Raja Sitomorang, yang disebutnya berkaitan dengan fungsi pengawasan dan analisis pertambangan.

“Kenapa sampai sekarang belum pernah diperiksa? Apakah seluruh pihak yang mengetahui persoalan ini sudah dimintai pertanggungjawaban? Jangan sampai ada pihak yang justru tidak tersentuh proses hukum,” ujarnya.

JANUARDI MANURUNG: HUKUM JANGAN DIJADIKAN ALAT MENEKAN INVESTOR!

Perkembangan perkara ini turut mendapat perhatian Pimpinan Media Penasilet.com, Januardi Manurung.

Ia meminta agar seluruh proses hukum diperiksa secara transparan, profesional, dan objektif. Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pertimbangan putusan pengadilan, semuanya harus ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum bukan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Hukum harus ditegakkan, bukan dipermainkan. Jika ada dugaan pelanggaran oleh oknum aparat penegak hukum, jangan ragu untuk memeriksa dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum,” tegas Januardi Manurung dalam pernyataannya, Selasa (17/11/2026).

Ia juga meminta institusi Kejaksaan melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara oleh jajaran Pidsus Kejati Kalteng apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Selain itu, aparat kepolisian dan TNI diharapkan dapat menindaklanjuti setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan sesuai kewenangan masing-masing.

PUBLIK BERHAK MENGETAHUI FAKTA YANG UTUH

Januardi Manurung mengingatkan agar pemberitaan perkara ini tidak hanya mengangkat satu sisi, melainkan memberikan ruang yang proporsional kepada seluruh pihak.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui fakta persidangan secara utuh, termasuk keterangan saksi, alat bukti, pertimbangan majelis hakim, serta tanggapan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Penasilet.com membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada mantan pejabat ESDM Kalteng, jajaran Kejati Kalteng, majelis hakim yang menangani perkara, serta seluruh pihak terkait, termasuk PT IM dan PT KBM.

Sebab, jika benar terdapat penyalahgunaan kewenangan, semuanya harus diusut. Namun, jika terdapat pihak yang dituduh tanpa dasar pembuktian yang kuat, haknya untuk mendapatkan keadilan juga wajib dilindungi.

Hukum tidak boleh tajam kepada satu pihak, tetapi tumpul terhadap pihak lainnya.

Penasilet.com akan terus mengawal Fakta, Menyuarakan Keadilan, dan Mengedepankan Kepentingan Publik.(Irawatie).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!