SELONG |Penasilet.com| Penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa terkait polemik mata air Ambung pada 12 Nopember 2026 menuai sorotan tajam dari Pemuda NWDI Lombok Timur. Aksi tersebut digelar untuk mempertanyakan kejelasan status kepemilikan dan legalitas hak atas mata air Ambung yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara transparan.
Namun, di tengah berlangsungnya aksi, muncul situasi yang dinilai mencederai prinsip kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran organisasi masyarakat (ormas) Keris Sasak yang diduga melakukan penghadangan terhadap mahasiswa justru memunculkan ketegangan dan kesan adanya upaya membenturkan kelompok masyarakat dengan mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi.
Pemuda NWDI Lombok Timur menyoroti dugaan keterlibatan Direktur Utama PDAM Lombok Timur, Sofian Hakim, dalam situasi tersebut. Mereka mempertanyakan apakah kehadiran ormas Keris Sasak merupakan inisiatif mandiri atau terdapat pihak yang mengarahkan maupun menggerakkan kelompok tersebut untuk menghadapi massa aksi.
Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan pola intimidasi terhadap gerakan mahasiswa dan menimbulkan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi. Sebab, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi.
Tidak hanya itu, Pemuda NWDI Lombok Timur juga melayangkan kritik keras terhadap kinerja Polres Lombok Timur yang bertugas melakukan pengamanan aksi.
Menurut mereka, kepolisian seharusnya hadir sebagai institusi yang menjamin keamanan, menjaga ketertiban, serta mencegah terjadinya intimidasi maupun benturan antarkelompok.
Ketua Pemuda NWDI Lombok Timur, Muhammad Mahsar, mempertanyakan fungsi dan tanggung jawab Kepolisian dalam peristiwa tersebut.
“Sejak kapan peran Kepolisian dalam pengamanan aksi demonstrasi justru seolah-olah digantikan oleh organisasi masyarakat? Di mana slogan polisi bersama masyarakat? Jangan sampai keberadaan aparat Kepolisian justru kehilangan makna ketika hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” tegas Mahsar.
Lebih lanjut, Mahsar menilai bahwa apabila benar terdapat pihak yang sengaja menghadirkan atau menggerakkan ormas untuk menghadapi mahasiswa, maka persoalan tersebut harus diusut secara serius. Tidak boleh ada pihak mana pun yang menggunakan kekuatan kelompok massa untuk membatasi, mengintimidasi, ataupun membungkam aspirasi masyarakat.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Kami akan terus mengawal polemik mata air Ambung dan meminta kejelasan atas dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berupaya membenturkan mahasiswa dengan kelompok masyarakat. Kami juga mendesak Polres Lombok Timur melakukan evaluasi terhadap pengamanan aksi tersebut. Jangan sampai hukum dan demokrasi kalah oleh kepentingan kelompok tertentu,” lanjutnya.
Pemuda NWDI Lombok Timur menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar tentang pengamanan demonstrasi, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap mahasiswa, serta kepastian hukum dalam menyelesaikan polemik mata air Ambung.
“Kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat. Bukan justru membiarkan ruang publik dikuasai oleh kekuatan kelompok yang berpotensi memicu konflik. Jika ada dugaan intimidasi atau penghadangan terhadap mahasiswa, maka harus ada evaluasi dan penelusuran secara terbuka. Jangan biarkan demokrasi di Lombok Timur berjalan di bawah bayang-bayang tekanan,” tutup Mahsar.
Editor : ZQ/PS
