MUSI BANYUASIN,Penasilet.com – Kerusakan lingkungan, hutan, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Parung atau yang dikenal masyarakat sebagai Sungai Dawas, di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), menuai kecaman keras dari ABS Jelata bersama Yayasan Lingkungan Doktor Wandi Subroto.
Keduanya mendesak pemerintah pusat dan daerah agar tidak lagi menutup mata terhadap dugaan kerusakan ekosistem yang terjadi di kawasan tersebut. Persoalan ini dinilai membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pengawasan administratif maupun janji penanganan tanpa kepastian.
Ketua ABS Jelata, Sujarnik, menegaskan bahwa kondisi lingkungan di kawasan Sungai Parung/Sungai Dawas harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Selatan, dan DLH Kabupaten Musi Banyuasin.
Menurutnya, perlindungan lingkungan bukan sekadar kewajiban formal pemerintah, melainkan tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan sumber daya alam tetap terjaga bagi kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.
“Selamatkan Sungai Parung atau yang sering juga disebut Sungai Dawas! Selamatkan hutan, selamatkan lingkungan Muba untuk generasi mendatang!” tegas Sujarnik.
Dugaan Kerusakan Lingkungan: Hutan dan Sungai Tidak Boleh Dikorbankan
Berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi bersama yang disampaikan ABS Jelata dan Yayasan Lingkungan Doktor Wandi Subroto, terdapat sejumlah indikasi persoalan lingkungan yang membutuhkan pemeriksaan serta verifikasi menyeluruh oleh instansi berwenang.
Beberapa persoalan yang menjadi sorotan meliputi:
1. Dugaan pembukaan kawasan hutan dan alih fungsi lahan tanpa kelengkapan perizinan yang sah.
2. Aktivitas penambangan dan eksploitasi yang diduga berlangsung secara ilegal di kawasan bantaran sungai.
3. Kerusakan ekosistem hutan, terancamnya habitat satwa, serta terganggunya fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Pendangkalan sungai, erosi, dan perubahan kondisi bantaran yang berpotensi meningkatkan risiko banjir.
5. Dugaan pencemaran air yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kerusakan sungai dan hutan bukan hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam di sekitarnya.
ABS Jelata bersama Yayasan Lingkungan Doktor Wandi Subroto meminta agar seluruh indikasi tersebut diperiksa secara objektif, terbuka, dan menyeluruh melalui audit lingkungan serta penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sorotan Keras: Mana Tanggung Jawab Kementerian dan Dinas Lingkungan Hidup?
Salah satu pertanyaan mendasar yang kini dilontarkan kedua lembaga tersebut adalah sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Keluang.
Mana tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup? Mana pengawasan DLH Provinsi Sumatera Selatan? Dan di mana peran DLH Kabupaten Musi Banyuasin?
Sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan lingkungan hidup sesuai pembagian tugas masing-masing, ketiga institusi tersebut dituntut menunjukkan kinerja nyata.
Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara hanya berhenti pada urusan administrasi, sementara persoalan kerusakan lingkungan terus menjadi ancaman bagi masyarakat.
Terlebih, lembaga pemerintah menjalankan tugasnya dengan dukungan anggaran negara dan daerah yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, penggunaan anggaran harus sejalan dengan hasil kerja, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada publik.
Pengawasan harus dibuktikan melalui tindakan. Penanganan harus terlihat di lapangan. Dan apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih.
Ketua Yayasan Lingkungan Doktor Wandi Subroto bersama ABS Jelata menempatkan persoalan Sungai Parung/Sungai Dawas sebagai agenda penting penyelamatan lingkungan yang membutuhkan keterlibatan serius pemerintah dan aparat penegak hukum.
Mereka menegaskan bahwa kepentingan investasi maupun aktivitas ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Lima Tuntutan Keras ABS Jelata dan Yayasan Lingkungan Doktor Wandi Subroto
Sebagai bentuk kepedulian sekaligus kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, ABS Jelata bersama Yayasan Lingkungan Doktor Wandi Subroto menyampaikan lima tuntutan tegas:
1. Hentikan Seluruh Aktivitas Perusakan Lingkungan.
Mendesak instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan dan menghentikan aktivitas yang terbukti merusak lingkungan di kawasan Sungai Parung/Sungai Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Usut Tuntas Seluruh Pihak yang Terlibat.
Mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh pelaku, pemodal, pengendali aktivitas, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan.
3. Evaluasi dan Cabut Perizinan yang Bermasalah.
Meminta pemerintah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan yang berkaitan dengan aktivitas di kawasan tersebut. Izin yang terbukti melanggar ketentuan atau menjadi penyebab kerusakan lingkungan harus ditindak sesuai hukum.
4. Lakukan Pemulihan Lingkungan Secara Menyeluruh.
Mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi kawasan hutan, sungai, bantaran, serta Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami kerusakan.
5. Pemerintah dan Aparat Harus Turun Langsung ke Lokasi.
Mendesak Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, DLH Kabupaten Muba, DLH Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup, BPN, Kepolisian, dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan, mengambil tindakan sesuai kewenangan, serta memublikasikan hasil pemeriksaan dan penanganannya secara transparan kepada masyarakat.
Jangan Tunggu Bencana Ekologis Baru Pemerintah Bergerak!
ABS Jelata bersama Yayasan Lingkungan Doktor Wandi Subroto mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan yang tidak ditangani sejak dini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Ketika hutan kehilangan fungsinya, sungai mengalami kerusakan, dan kualitas air menurun, masyarakatlah yang pada akhirnya harus menanggung akibatnya.
Pemerintah tidak boleh baru menunjukkan keseriusan setelah bencana terjadi dan masyarakat menjadi korban.
Kini publik menunggu keberanian dan keseriusan pemerintah dalam membuktikan tanggung jawabnya. Bukan sekadar memberikan pernyataan, melainkan hadir, memeriksa, menindak, dan memastikan pemulihan lingkungan benar-benar dilaksanakan.
Sungai Parung/Sungai Dawas bukan warisan untuk dirusak, hutan bukan untuk dihabiskan, dan lingkungan hidup bukan komoditas yang boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
“Selamatkan Sungai Parung/Sungai Dawas! Selamatkan Hutan! Selamatkan Lingkungan Musi Banyuasin!”
Karena menjaga lingkungan hari ini adalah tanggung jawab kita untuk memastikan generasi mendatang masih memiliki hak atas alam yang lestari.(Red).
Editor: Tamrin
