JAKARTA,Penasilet.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kembali memantik perhatian publik terhadap pentingnya transparansi, integritas, dan akuntabilitas pejabat negara.
Menyikapi dinamika tersebut, Januardi Manurung, Ketua DPD LSM Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (KPK RI) Jawa Barat, menyerukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi dan pendidikan seluruh pejabat negara maupun penyelenggara pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurut Januardi, persoalan keabsahan ijazah dan dokumen pendidikan tidak boleh menjadi isu yang hanya diarahkan kepada individu atau kelompok tertentu. Seluruh pejabat publik harus tunduk pada standar verifikasi yang sama tanpa pengecualian.
“JANGAN HANYA BERANI MEMERIKSA ORANG TERTENTU!”
Januardi menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan independen terhadap:
1. Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Bupati dan Wakil Bupati.
4. Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Camat.
6. Kepala Desa dan pejabat pemerintahan lainnya.
“Kami meminta jangan ada pejabat yang merasa kebal hukum. Pemeriksaan harus dimulai dari tingkat tertinggi hingga pemerintahan paling bawah. Jika rakyat dituntut memenuhi seluruh persyaratan administrasi, pejabat yang mendapatkan mandat rakyat juga wajib membuktikan bahwa seluruh persyaratannya sah dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Januardi Manurung.
GELOMBANG TUNTUTAN PUBLIK: PETISI CEK IJAZAH ANGGOTA DPR
Desakan transparansi juga mengemuka di media sosial melalui seruan bertajuk ‘PETISI CEK IJAZAH ANGGOTA DPR: Siapa Saja yang Setuju? Ingat Kedaulatan Rakyat!’
Gelombang tanggapan warganet menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap keterbukaan dokumen persyaratan pejabat publik.
Bagi Januardi, tuntutan tersebut harus dijawab dengan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Jangan sampai transparansi hanya menjadi slogan ketika berkampanye. Setelah menduduki jabatan, pejabat publik justru harus semakin terbuka dan siap mempertanggungjawabkan seluruh persyaratannya kepada masyarakat,” ujarnya kepada Wartawan, Sabtu (14/11/2026).
KETERBUKAAN INFORMASI BUKAN ANCAMAN BAGI PEJABAT
Januardi mengingatkan bahwa prinsip keterbukaan dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan pencalonan peserta pemilu.
Karena itu, lembaga berwenang perlu memberikan akses terhadap informasi persyaratan jabatan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi, sekaligus memastikan proses verifikasi dilakukan berdasarkan dokumen autentik dan ketentuan hukum.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami meminta pembuktian. Jika dokumennya sah, tunjukkan melalui mekanisme yang benar. Jika ditemukan ketidaksesuaian, proses sesuai hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan,” tandasnya.
RUU PERAMPASAN ASET JANGAN TERUS DIJANJIKAN!
Tidak hanya persoalan verifikasi ijazah, Januardi juga mendesak pemerintah dan DPR RI agar mempercepat pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Negara juga membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk memulihkan aset dan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Pemeriksaan administrasi pejabat harus berjalan, pemberantasan korupsi juga harus diperkuat. Jangan sampai rakyat terus disuguhi janji, sementara RUU Perampasan Aset tidak kunjung diselesaikan. Negara harus memiliki keberanian untuk mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan,” tegas Januardi.
EMPAT TUNTUTAN KEPADA LEMBAGA NEGARA
Melalui pernyataannya, Ketua DPD KPK RI Jawa Barat tersebut mendesak KPU, BKN, Kemendagri, Komisi Informasi Pusat, serta instansi terkait untuk:
1. Memastikan keterbukaan informasi mengenai persyaratan pendidikan dan administrasi pejabat publik sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen secara profesional, independen, dan transparan.
3. Menindaklanjuti setiap temuan ketidaksesuaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
4. Mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Januardi menegaskan, jabatan publik bukanlah hak istimewa untuk menghindari pemeriksaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Kedaulatan berada di tangan rakyat. Jangan pernah menempatkan pejabat di atas hukum. Siapa pun orangnya, setinggi apa pun jabatannya, seluruh persyaratan dan tanggung jawabnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir orang yang sedang berkuasa,” pungkas Januardi Manurung.(Red).
Editor: Tamrin
