Tak Ingin Ada Anggaran Gelap! DPD KPK-RI Jabar Sorot Pengelolaan Keuangan Kecamatan Jatisari, Minta Semua Data Dibuka Secara Terbuka

Karawang,Penasilet.com – Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (KPK-RI) Provinsi Jawa Barat tak henti-henti mengawal pengelolaan keuangan rakyat. Kali ini, giliran Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang yang diminta segera membuka selubung anggarannya secara transparan kepada publik.

Ketua DPD KPK-RI Jabar, Januardi Manurung, resmi menembuskan surat permohonan informasi publik bernomor 224/KEC.JATISARI/DPD-KPK-RI/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Jatisari. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa pengawasan terhadap uang rakyat harus dilakukan tanpa kompromi, di setiap jengkal pemerintahan — mulai dari pusat hingga ke tingkat kecamatan sekalipun.

APA YANG DIMINTA? TIDAK ADA YANG DIABAIKAN!

Dalam permohonan yang disusun secara rinci, Januardi Manurung meminta Kecamatan Jatisari untuk menyerahkan dokumen lengkap tanpa pemotongan informasi, mencakup periode 2023, 2024, dan 2025:

1. Salinan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DPA) Kecamatan Jatisari
2. Realisasi Pendapatan dan Belanja, dipecah secara jelas:
– ✅ Belanja Pegawai
– ✅ Belanja Barang dan Jasa
– ✅ Belanja Modal
– ✅ Belanja Tidak Terduga
3. Daftar Penerima Barang dan Jasa — siapa penyedianya, berapa nilainya, dan kapan kontrak disepakati. Tidak boleh ada yang tersembunyi!
4. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran lengkap dengan rincian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kwitansi, dan dokumen pendukung lainnya
5. Perubahan Anggaran — jika ada penyesuaian dana, masyarakat berhak tahu alasannya

DASAR HUKUM YANG TIDAK BISA DITAWAR-TAWARKAN

Permohonan ini bukan sekadar keinginan — ini adalah HAK RAKYAT yang dilindungi undang-undang:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 10 ayat (1): Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 11: Setiap orang berhak memperoleh informasi publik yang tercantum dalam daftar informasi publik yang tersedia di badan publik.

“Uang rakyat bukan harta pribadi pejabat. Setiap sen yang keluar dari kas kecamatan harus memiliki jejak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat,” tegas Januardi Manurung, Rabu (18/11/2026).

PERNYATAAN TEGAS KETUA DPD KPK-RI JABAR

Kami datang bukan untuk menuduh, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun yang hilang atau disalahgunakan. Jika pengelolaan anggaran Kecamatan Jatisari bersih dan benar, maka tidak ada alasan untuk menutup-nutupi data tersebut. Keterbukaan adalah bukti ketulusan melayani rakyat.

“Jika dalam waktu 10 hari kerja sesuai amanat UU belum ada jawaban yang memuaskan, maka kami berasumsi ada hal yang sengaja disembunyikan. Dan jika itu terjadi, kami tidak akan segan-segan membawa hal ini ke jalur yang lebih lanjut demi keadilan masyarakat Kabupaten Karawang!” tegasnya dengan nada yang tidak dapat diganggu gugat.

TUJUAN KAMI: TRANSPARANSI BUKANLAH PILIHAN — MELAINKAN KEWAJIBAN

Seperti tertuang dalam surat resmi tersebut, pengawasan ini dilakukan dengan satu tujuan mulia: memastikan pengelolaan keuangan negara/daerah berjalan jujur, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Jatisari.

Informasi dapat diserahkan langsung ke kantor Kecamatan Jatisari, dikirimkan melalui email:  provjabarkpkpri@gmail.com , atau melalui nomor WhatsApp yang tertera pada dokumen. Biaya penggandaan dan pengiriman akan ditanggung oleh pemohon.

RAKYAT MENUNGGU JAWABAN

Masyarakat Kabupaten Karawang kini menanti: Akankah Kecamatan Jatisari membuka datanya dengan jujur dan lengkap? Atau justru menunda-nunda, yang hanya akan menimbulkan kecurigaan semakin dalam?

“Pemerintahan yang takut akan keterbukaan, adalah pemerintahan yang takut pada kebenaran.(Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!