Karawang,Penasilet.com – DPD LSM Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (KPK-RI) Provinsi Jawa Barat resmi mengajukan permohonan informasi publik yang tajam dan rinci kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan negara di tingkat paling bawah pemerintahan.
Dalam surat bernomor 223/KEC.KUTAWALUYA/DPD-KPK-RI/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, Ketua DPD KPK-RI Jabar, Januardi Manurung, meminta Kecamatan Kutawaluya untuk menyerahkan salinan dokumen lengkap:
1. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023, 2024, dan 2025
2. Realisasi pendapatan dan belanja Kecamatan Kutawaluya — mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja tidak terduga — untuk tahun yang sama
3. Daftar penerima barang/jasa yang dilaksanakan, termasuk nama penyedia, nilai kontrak, dan tahun pelaksanaan
4. Laporan pertanggungjawaban anggaran, lengkap dengan rincian SPJ Kwitansi
5. Perubahan anggaran berdasarkan penyerapan dana tahun anggaran berjalan
Dasar Hukum
Permohonan ini didasarkan tegas pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya:
Pasal 11: Setiap orang berhak memperoleh informasi publik yang tercantum dalam daftar informasi publik yang tersedia di badan publik.
Pasal 10 ayat (1): Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
Pernyataan Tegas Januardi Manurung
“Pengelolaan keuangan di kecamatan harus terbuka untuk masyarakat. Uang rakyat bukan rahasia — setiap rupiah yang masuk dan keluar harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Jika ada yang ditutup-tutupi, justru itulah yang patut dipertanyakan,” tegas Januardi Manurung.
“Kami tidak meminta hal yang berlebihan. Ini hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Kami berharap Kecamatan Kutawaluya segera memenuhi permohonan ini sesuai batas waktu yang ditentukan UU. Penundaan bukanlah jawaban,” tambahnya.
Tujuan Pengawasan
Seperti tertuang dalam surat tersebut, langkah ini bertujuan meningkatkan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kutawaluya.
Informasi dapat dikirim langsung ke kantor kecamatan, melalui email: provjabarkpkpri@gmail.com , maupun melalui nomor WhatsApp yang tertera pada dokumen. Biaya penggandaan dan pengiriman akan ditanggung oleh pemohon.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Kabupaten Karawang kini menunggu respons resmi dari Kecamatan Kutawaluya. Jika dalam waktu 10 hari kerja belum ada jawaban, maka dapat dikatakan badan publik tersebut telah melanggar amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi bukanlah anugerah, melainkan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Transparansi adalah matahari terbaik untuk membuktikan kebenaran dan menghapus kecurigaan”(Red).














