PALANGKA RAYA,Penasilet.com – Dunia peradilan kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan tindakan pembatasan terhadap kerja jurnalistik mencuat di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), dalam persidangan perkara perdata Nomor 166/Pdt.G/2026/PN antara Tri Siswanti melawan Norpitasari, Rabu (18/11/2026).
Seorang hakim yang disebut berinisial HS, selaku ketua majelis hakim dalam persidangan tersebut, diduga melarang sejumlah pengunjung, termasuk wartawan, mengambil foto maupun merekam video selama proses persidangan berlangsung.
Padahal, sebelum memasuki ruang sidang, para pengunjung telah menyampaikan identitas masing-masing melalui pengisian buku tamu, termasuk wartawan, perwakilan lembaga, dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Larangan tersebut sontak menimbulkan tanda tanya dan kekecewaan. Sejumlah pengunjung mempertanyakan dasar hukum maupun alasan pelarangan dokumentasi tersebut.
Salah seorang pengunjung bahkan menyampaikan kekecewaannya karena merasa waktu mereka terbuang percuma.
Menurut keterangannya, undangan persidangan mengharuskan para pihak dan pengunjung hadir pukul 09.00 WIB. Namun, hingga sekitar pukul 15.00 WIB, panggilan persidangan yang mereka tunggu belum juga dilakukan.
“Kalau memang tidak boleh mengambil foto atau video, seharusnya disampaikan sejak awal dengan aturan yang jelas. Jangan sampai masyarakat dan wartawan sudah datang, menunggu berjam-jam, tetapi justru mendapatkan larangan tanpa penjelasan yang memadai,” ungkap salah seorang pengunjung yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Pimpinan Media Penasilet.com Angkat Suara
Merasa keberatan atas dugaan pelarangan tersebut, wartawan yang bersangkutan kemudian menyampaikan kejadian itu kepada pimpinan media Penasilet.com.
Januardi Manurung, selaku Pimpinan media Penasilet.com dan Partner, menyampaikan keberatan keras dan mempertanyakan dasar kewenangan ketua majelis hakim melarang wartawan menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan pengadilan.
“Atas dasar apa hakim ketua melarang wartawan kami meliput dan mengambil dokumentasi dalam persidangan perkara perdata? Wartawan sudah menyampaikan identitas dan mengikuti prosedur pengisian buku tamu. Kalau memang ada pembatasan dokumentasi, mana aturan dan dasar hukumnya? Jangan sampai kewenangan persidangan digunakan secara berlebihan untuk membatasi kerja jurnalistik,” tegas Januardi Manurung melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan bahwa lembaga peradilan merupakan institusi publik yang harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.
Menurutnya, apabila terdapat alasan hukum tertentu yang mengharuskan pembatasan dokumentasi, seharusnya hal tersebut disampaikan secara jelas, disertai dasar hukum dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
MA dan Badan Pengawas Diminta Turun Tangan
Januardi Manurung mendesak Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia serta Badan Pengawasan MA untuk memberikan perhatian serius terhadap dugaan tindakan tersebut.
Ia meminta dilakukan pemeriksaan guna memastikan apakah tindakan ketua majelis hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, tata tertib persidangan, dan kode etik perilaku hakim.
“Mahkamah Agung jangan tinggal diam. Jika benar terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, harus ada pemeriksaan dan tindakan tegas. Jangan sampai muncul kesan bahwa wartawan justru dipersulit ketika menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa wartawan bukan pihak yang harus ditakuti dalam proses persidangan. Kehadiran pers justru merupakan bagian dari fungsi pengawasan publik terhadap jalannya lembaga negara.
Jangan Sampai Kewenangan Menjadi Alat Membumkam Pers
Sebagaimana diketahui, kemerdekaan pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (3) UU Pers menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Namun, hak tersebut tetap harus dijalankan dengan memperhatikan ketentuan hukum, tata tertib persidangan, serta kewenangan hakim dalam menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan.
Karena itu, persoalan dugaan pelarangan dokumentasi dalam perkara perdata Nomor 166/Pdt.G/2026/PN perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak Pengadilan Negeri Palangka Raya.
Jangan sampai ruang pengadilan yang seharusnya menjadi simbol keadilan justru menimbulkan tanda tanya ketika transparansi dan keterbukaan dipertanyakan.
Pers bukan musuh pengadilan. Wartawan bukan pengganggu persidangan. Jika terdapat aturan pembatasan, jelaskan secara terbuka. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa secara objektif.
Hukum harus ditegakkan, pers harus dilindungi, dan lembaga peradilan harus siap diawasi oleh publik.
Hingga rilis ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun hakim yang disebut berinisial HS terkait dugaan pelarangan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan pemberitaan.(Irawatie).














