Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Redaksi Penasilet.com
Edisi: Selasa, 21 Juli 2026
JAKARTA,Penasilet.com – Korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Meski operasi tangkap tangan (OTT), penyidikan, hingga vonis terhadap kepala daerah terus dilakukan, praktik korupsi justru menunjukkan pola yang semakin terstruktur, melibatkan jaringan yang luas, serta memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berulang kali mengingatkan bahwa suap dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) tetap menjadi modus korupsi yang paling dominan di tingkat pemerintah daerah. Proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintahan, irigasi, pengadaan alat kesehatan, hingga belanja kebutuhan dinas menjadi sektor yang paling rentan diperdagangkan melalui praktik suap dan pengaturan pemenang tender.
Korupsi pengadaan tidak lagi sekadar dilakukan oleh seorang kepala daerah atau pejabat pembuat komitmen (PPK), tetapi sering kali melibatkan kontraktor, konsultan, anggota DPRD, hingga orang-orang kepercayaan kepala daerah yang bertindak sebagai perantara penerimaan “fee proyek”.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi tindakan individual, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistematis dan terorganisasi.
Sepuluh Modus Korupsi yang Paling Banyak Terjadi di Daerah
Berdasarkan klasifikasi yang digunakan KPK dalam berbagai kegiatan pencegahan dan penindakan, sedikitnya terdapat sepuluh pola korupsi yang paling sering ditemukan.
1. Suap Pengadaan Barang dan Jasa
Modus ini menempati posisi pertama. Kontraktor memberikan sejumlah uang atau komisi kepada pejabat daerah agar memenangkan tender proyek pemerintah. Nilai “fee proyek” bervariasi, bahkan dalam sejumlah perkara mencapai 10 hingga 20 persen dari nilai kontrak. Praktik tersebut menyebabkan kualitas pekerjaan menurun karena sebagian besar anggaran telah habis untuk membayar biaya suap.
2. Penyalahgunaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD
Dana aspirasi masyarakat yang semestinya digunakan untuk pembangunan justru diarahkan kepada perusahaan tertentu atau kegiatan yang telah diatur sebelumnya. Dalam beberapa perkara, anggota DPRD diduga memperoleh komisi dari proyek yang bersumber dari dana pokir.
3. Jual Beli Jabatan
Promosi jabatan ASN sering dijadikan komoditas. Pejabat yang ingin menduduki posisi strategis diduga diminta menyerahkan sejumlah uang kepada kepala daerah atau pihak tertentu. Akibatnya, jabatan tidak lagi diberikan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan kemampuan membayar.
4. Pemotongan Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Dana yang semestinya diterima penuh oleh masyarakat justru dipotong sebelum disalurkan. Korban praktik ini umumnya adalah kelompok masyarakat, organisasi penerima hibah, hingga warga miskin penerima bantuan sosial.
5. SPJ dan Perjalanan Dinas Fiktif
Laporan kegiatan dibuat seolah-olah telah dilaksanakan. Kuitansi, tiket perjalanan, hotel, hingga daftar hadir dipalsukan demi mencairkan anggaran.
6. Gratifikasi Berkedok Fasilitas
Pejabat menerima hadiah berupa perjalanan wisata, paket umrah, tiket pesawat, kendaraan, hingga fasilitas mewah dari rekanan pemerintah. Pemberian tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk suap yang disamarkan.
7. Mark Up Anggaran
Harga barang atau jasa dinaikkan jauh di atas harga pasar. Selisih anggaran kemudian dibagi kepada pihak-pihak yang terlibat.
8. Dana Desa Tidak Akuntabel
Laporan pertanggungjawaban dibuat fiktif.
Musyawarah desa hanya formalitas, sementara penggunaan dana dikendalikan oleh segelintir pihak.
9. Penyalahgunaan Aset Daerah
Kendaraan dinas, rumah dinas, tanah, maupun bangunan milik pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau bahkan disewakan secara ilegal.
10. Pungutan Liar Perizinan
Pelaku usaha dipaksa memberikan uang tambahan agar proses perizinan dipercepat.
Praktik ini menghambat investasi sekaligus meningkatkan biaya ekonomi.
Modus Baru: “Pinjam Bendera” Perusahaan
Selain sepuluh modus tersebut, aparat penegak hukum juga menemukan pola baru berupa “pinjam bendera”.
Dalam praktik ini, perusahaan yang memenangkan tender hanyalah perusahaan “pinjaman”. Pengendali sesungguhnya diduga merupakan keluarga pejabat, kroni politik, atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pengambil keputusan.
Dengan cara demikian, konflik kepentingan menjadi sulit dibuktikan karena nama perusahaan yang muncul di dokumen resmi berbeda dengan pihak yang menikmati keuntungan sebenarnya.
Praktik ini sering dipadukan dengan pengaturan spesifikasi teknis, rekayasa harga perkiraan sendiri (HPS), hingga pengondisian proses tender.
Deretan Kepala Daerah yang Pernah Terjerat Korupsi
Berbagai perkara yang ditangani KPK menunjukkan bahwa pola-pola tersebut bukan sekadar teori.
Sejumlah kepala daerah pernah diproses hukum karena dugaan korupsi dengan modus yang beragam, antara lain:
Rita Widyasari, yang divonis dalam perkara suap dan gratifikasi terkait perizinan serta proyek daerah.
Ahmad Yani, yang terjerat perkara suap proyek pembangunan jalan.
Nurdin Abdullah, yang dipidana dalam perkara suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur.
Abdul Latif, yang diproses dalam perkara suap pengadaan rumah sakit.
Lalu Ahmad Zaini, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi sesuai pengumuman resmi KPK. dan banyak lagi lainnya.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi pengadaan bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Mengapa Korupsi Daerah Sulit Diberantas?
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai terdapat beberapa faktor yang menyebabkan korupsi terus berulang.
Pertama, biaya politik dalam pemilihan kepala daerah masih sangat tinggi sehingga muncul dorongan untuk mengembalikan modal politik melalui proyek pemerintah.
Kedua, pengawasan internal sering kali belum berjalan efektif karena Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum sepenuhnya independen.
Ketiga, budaya patronase politik menyebabkan pengambilan keputusan lebih banyak didasarkan pada kedekatan dibanding profesionalisme.
Keempat, rendahnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa membuka ruang kolusi antara pejabat dan penyedia.
SPI KPK Masih Menempatkan Daerah pada Zona Waspada
Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK menunjukkan masih adanya berbagai persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Risiko konflik kepentingan, intervensi dalam pengadaan, lemahnya pengendalian gratifikasi, serta rendahnya budaya pelaporan menjadi indikator yang terus mendapat perhatian.
Temuan tersebut menjadi sinyal bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan operasi penindakan. Pencegahan melalui transparansi, digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengadaan, peningkatan pengawasan internal, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menutup ruang terjadinya korupsi.
Korupsi Bukan Sekadar Kejahatan Anggaran
Pada akhirnya, korupsi di pemerintah daerah bukan hanya persoalan hilangnya uang negara. Dampaknya jauh lebih luas: jalan cepat rusak, jembatan berkualitas rendah, sekolah dan puskesmas terbengkalai, bantuan sosial tidak tepat sasaran, investasi terhambat, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Selama jabatan masih dipandang sebagai alat untuk mengembalikan biaya politik dan proyek pemerintah dianggap sebagai sumber rente, modus-modus korupsi lama akan terus muncul dalam wajah yang baru. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dibangun melalui kombinasi penegakan hukum yang konsisten, reformasi birokrasi yang menyeluruh, serta pengawasan aktif dari masyarakat dan media agar tata kelola pemerintahan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Penulis: Tim Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
#Korupsi_Daerah
