Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
Edisi: Jum’at 3 Juli 2026
JAKARTA,Penasilet.com – Pernyataan Menteri Desa, Yandri Susanto, yang menyebut masyarakat desa jarang makan telur dan ayam sebelum adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu gelombang kritik di ruang publik. Bagi banyak kalangan, pernyataan tersebut bukan hanya dianggap tidak sensitif, tetapi juga dinilai mencerminkan cara pandang yang merendahkan kehidupan masyarakat desa.
Selama puluhan tahun, desa menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dari desa lahir petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan yang memasok kebutuhan masyarakat Indonesia. Ironis apabila justru muncul narasi yang menggambarkan warga desa seolah-olah hidup dalam kondisi tidak mampu mengakses sumber protein seperti telur dan ayam secara umum. Generalisasi seperti itu berisiko mengabaikan keberagaman kondisi ekonomi, sosial, dan budaya antarwilayah.
Pernyataan tersebut juga dinilai dapat mencederai martabat pemerintah desa. Selama ini, pemerintah desa bersama masyarakat telah berupaya membangun ketahanan pangan melalui berbagai program, mulai dari pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternakan rakyat, hingga pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi. Menggambarkan desa sebagai wilayah yang identik dengan kekurangan pangan tanpa memberikan konteks yang memadai dapat dipersepsikan sebagai pengabaian terhadap kerja keras aparatur desa dan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Namun, keberhasilan sebuah program semestinya dikomunikasikan melalui data yang akurat, bukan dengan narasi yang berpotensi merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Mempromosikan suatu kebijakan tidak harus dilakukan dengan membangun kesan bahwa sebelum program hadir, masyarakat hidup dalam kondisi yang serba kekurangan.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan publik mengenai pola komunikasi sebagian pejabat negara. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pernyataan pejabat menuai kontroversi karena dianggap kurang empatik terhadap masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan persepsi di sebagian masyarakat bahwa komunikasi pemerintah masih kerap menggunakan diksi yang berpotensi menyinggung kelompok tertentu. Persepsi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik.
Pejabat publik memikul tanggung jawab yang lebih besar dibanding warga biasa. Setiap pernyataan memiliki konsekuensi sosial dan politik. Oleh karena itu, komunikasi publik seharusnya mengedepankan kehati-hatian, penghormatan terhadap martabat masyarakat, serta didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat desa bukan objek belas kasihan. Mereka adalah subjek pembangunan yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, narasi yang berkembang semestinya memperkuat penghormatan terhadap desa, bukan menimbulkan kesan stereotip yang dapat melukai harga diri warganya.
Kritik terhadap pernyataan pejabat bukanlah bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik agar setiap kebijakan dijalankan dengan komunikasi yang menghormati rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebab, pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjaga kepercayaan dan menghormati martabat masyarakat yang dilayaninya.
Penulis: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
