Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Redaksi Penasilet.com
Edisi: Minggu 30 November 2025
JAKARTA,Penasilet.com – Kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia hari ini bukan lagi sekadar persoalan teknis atau dampak samping pembangunan. Ia telah menjelma menjadi kejahatan terstruktur yang berlangsung sistematis, masif, dan dibiarkan berulang oleh negara. Hutan gundul, sungai tercemar, udara kian beracun, serta bencana ekologis yang meningkat setiap tahun bukanlah peristiwa alamiah. Semua itu adalah hasil dari kesengajaan, pembiaran, dan kolusi kekuasaan dengan pemilik modal.
Indonesia sedang menghadapi darurat ekologi yang nyata. Namun ironisnya, di saat kerusakan semakin parah, kebijakan justru kian ramah terhadap perusak lingkungan.
1. Oligarki Ekonomi dan Perizinan yang Longgar
Alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam diberikan secara murah dan masif kepada korporasi besar. Kajian AMDAL kerap hanya menjadi formalitas administratif, bukan instrumen pengendalian ekologis yang sungguh-sungguh.
Laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa lebih dari 25 juta hektare hutan Indonesia telah dikonversi untuk kepentingan industri sawit, tambang, dan hutan tanaman industri sejak tahun 2000. Angka ini bukan statistik dingin, ia adalah penanda kehancuran ruang hidup masyarakat dan punahnya keanekaragaman hayati secara perlahan tapi pasti.
Di balik setiap izin konsesi, selalu ada relasi kuasa antara pemodal dan penguasa.
2. Penegakan Hukum yang Lemah dan Tumpul ke Atas
Pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan nyaris menjadi ritual tahunan. Asap menyesakkan, anak-anak menderita ISPA, penerbangan lumpuh, dan negara tetangga memprotes. Tetapi siapa yang benar-benar dihukum?
Yang diseret ke meja hijau hampir selalu operator lapangan, buruh, atau petani kecil. Pemilik modal, korporasi besar, dan aktor intelektualnya nyaris tak tersentuh. Hukum kehilangan daya takutnya ketika hanya keras ke bawah dan lunak ke atas.
3. Korupsi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam
Sektor kehutanan, minerba, dan perkebunan merupakan ladang subur korupsi. Studi dan temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berulang kali mengungkap izin tumpang tindih, gratifikasi proyek reklamasi, hingga suap perizinan tambang.
Korupsi membuat kerusakan lingkungan bukan lagi kecelakaan, tetapi produk transaksi haram antara pejabat dan pengusaha. Dari meja perizinan yang dipenuhi amplop itulah bencana ekologis disuburkan.
4. Transparansi Palsu dan Pembungkaman Partisipasi Publik
Secara formal kita memiliki aturan keterbukaan informasi. Namun dalam praktiknya, akses publik terhadap data perizinan, kontrak karya, dan hasil AMDAL sangat tertutup. Masyarakat adat, petani, dan nelayan kerap hanya diundang untuk memenuhi syarat sosialisasi semu.
Ketika mereka menolak tambang, perkebunan, atau proyek reklamasi, yang datang bukan dialog, melainkan intimidasi, kriminalisasi, dan aparat bersenjata. Investasi diperlakukan sakral, sementara hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dianggap pengganggu stabilitas.
5. Rezim Investasi yang Mengorbankan Lingkungan
Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja menjadi simbol paling terang dari keberpihakan negara pada percepatan investasi ketimbang keselamatan ekologis. Penyederhanaan izin tidak dibarengi penguatan pengawasan. Sanksi diperingan, partisipasi publik dipersempit, dan perlindungan lingkungan dilemahkan.
Akibatnya, laju eksploitasi semakin cepat, sementara daya rusak kian tak terkendali.
Kejahatan yang Terorganisasi, Bukan Sekadar Kelalaian
Kerusakan lingkungan di Indonesia bukan kumpulan kesalahan teknis yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari sistem politik-ekonomi yang saling melindungi kepentingan elite. Oligarki memperoleh keuntungan, pejabat memperoleh rente, sementara rakyat menanggung banjir, longsor, kekeringan, kabut asap, dan krisis kesehatan.
Ini bukan lagi soal pembangunan versus lingkungan. Ini adalah soal kejahatan yang dilegalkan melalui kebijakan.
Tanpa Reformasi Struktural, Kita Mewariskan Kehancuran
Jika negara terus abai, kita sedang menyiapkan warisan paling kejam bagi generasi mendatang: tanah rusak, air beracun, udara berbahaya, dan konflik sosial yang berkepanjangan. Reformasi struktural mutlak diperlukan, mulai dari tata kelola perizinan, transparansi total, penguatan pengawasan, hingga penegakan hukum yang benar-benar berani menyentuh pemilik modal.
Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa kehancuran ekologis Indonesia bukan terjadi karena ketidaktahuan, tetapi karena keserakahan yang dilindungi oleh kekuasaan.
Penulis: Redaksi Penasilet.com
Editor : Tamrin
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
