Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Redaksi Penasilet.com
Edisi: Sabtu 6 Desember 2025
JAKARTA,Penasilet.com – Banjir bandang yang meluluhlantakkan Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Banjir dan longsor di Aceh bukan sekadar rangkaian bencana alam, ini adalah testimoni paling brutal tentang kegagalan negara menjaga tanah yang seharusnya ia lindungi. Alam hanya menjalankan siklusnya; yang gagal adalah mereka yang diberi mandat mengelola, mengawasi, dan menegakkan hukum.
Pemerintah pusat dan daerah selama ini terlalu sibuk menyulam citra ketimbang membenahi akar persoalan. Mereka tampak cekatan ketika kamera menyala, menggelar rapat darurat, meninjau lokasi, menyampaikan “empati” tapi begitu sorot lampu meredup, hilang pula urgensi untuk memperbaiki sistem tata kelola lingkungan yang sudah koyak sejak lama.
Hutan-hutan di Sumatera diserahkan kepada kepentingan modal dengan dalih “pembangunan”. Gunung digerogoti tambang, sungai diperas dengan serampangan, dan kawasan rawan bencana dibiarkan berubah fungsi tanpa kendali. Semua itu terjadi bukan karena aparat tidak tahu, tetapi karena terlalu banyak yang memilih melihat keuntungan pribadi ketimbang keselamatan publik.
Aparat penegak hukum pun tak luput dari sorotan tajam. Bukan rahasia bahwa sebagian justru menjadi pengawal tak resmi dari operasi ilegal yang merusak lingkungan, mulai dari tambang liar hingga sawmill yang bekerja tanpa henti membelah hutan yang seharusnya dijaga. Ketika rakyat melapor, proses hukum mandek. Ketika perusahaan melanggar, justru muncul payung hukum dan pembelaan dari para pejabat yang tampaknya lebih setia pada korporasi daripada pada konstitusi.
Lalu ketika bencana datang, menghanyutkan rumah, meratakan desa, merenggut nyawa, semua berpura-pura terkejut. Semua menunjuk hujan sebagai kambing hitam. Padahal yang bersalah bukan cuaca, melainkan kebijakan yang dibiarkan buta, pengawasan yang lumpuh, dan penegakan hukum yang tumpul ketika berhadapan dengan pemilik modal.
Banjir dan longsor ini bukan tragedi alam, ini adalah akumulasi kriminalitas struktural. Ia adalah pembunuhan massal yang berlangsung perlahan, dilakukan oleh sistem yang memihak perusak dan mengabaikan yang dirusak.
Dan jika pemerintah serta aparat penegak hukum masih memilih jalan abai, maka pertanyaannya bukan lagi apakah bencana berikutnya akan terjadi, tetapi kapan. Ketika hari itu tiba, tak akan ada yang layak mengaku tidak tahu. Kita semua sudah sangat jelas melihat siapa yang membiarkan negeri ini terus dilindas oleh kerakusannya sendiri.
Penulis: Redaksi Penasilet.com
Editor. : Tamrin
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
