GARUT, Penasilet.com – Tiga kali mengajukan permohonan audiensi secara resmi, tiga kali pula DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Garut menerima surat penjadwalan ulang dari DPRD Kabupaten Garut. Namun, hingga kini belum ada kepastian jadwal audiensi yang baru.
Terakhir, melalui Surat Nomor 400.14.6/1893/DPRD-2026 tertanggal 19 November 2026 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Garut, Dila Nurul Fadilah, S.E., pihak DPRD kembali menyampaikan bahwa waktu audiensi bertepatan dengan agenda kedewanan sehingga perlu dijadwalkan kembali.
Kondisi tersebut menuai sorotan Ketua Dewan Penasehat dan Pembina DPD IWOI Kabupaten Garut, Solihin Afsor. Ia menyayangkan penundaan berulang yang dinilai belum memberikan kepastian kepada pihak pemohon.
“Kami menyayangkan, tiga kali mengajukan permohonan audiensi secara resmi dan prosedural, tiga kali pula DPRD Garut melayangkan surat penjadwalan ulang. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis agenda, tetapi menyangkut keseriusan lembaga wakil rakyat dalam menerima aspirasi,” tegas Solihin dalam pernyataannya kepada Wartawan, Jum’at (20/11/2026).
Menurutnya, DPRD seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan berbagai persoalan publik, bukan justru menjadi lembaga yang sulit ditemui.
“Kalau sekadar untuk didengarkan saja harus menunggu sampai tiga kali penjadwalan ulang, lalu untuk apa rakyat menitipkan suaranya? Dewan itu ada karena rakyat. Jangan sampai rakyat merasa dewan hanya hadir saat pemilu, tetapi sulit ditemui ketika masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Solihin menegaskan, selama ini IWOI Garut telah menjalankan prosedur secara resmi, mengedepankan etika, serta menghormati mekanisme kelembagaan tanpa melakukan tekanan maupun tindakan anarkis.
“Kami tidak menuntut aspirasi harus langsung disetujui. Kami hanya meminta kesempatan untuk didengarkan. Sebab, mendengarkan merupakan langkah awal untuk memahami dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap penundaan tersebut tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Kami masih menghormati lembaga DPRD. Justru karena menghormati, kami datang melalui surat resmi, bukan dengan teriakan. Namun, penghormatan itu semestinya direspons dengan kepastian, bukan penundaan yang terus berulang,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, IWOI Garut belum menerima kepastian tanggal audiensi yang baru. Surat terakhir DPRD hanya menyampaikan bahwa audiensi akan dijadwalkan kembali tanpa mencantumkan waktu pelaksanaannya.
IWOI Garut berharap DPRD Kabupaten Garut segera memberikan kepastian jadwal dan membuka ruang dialog. Sebab, menerima serta mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat.
Rakyat tidak selalu menuntut jawaban seketika. Namun, rakyat berhak mendapatkan kesempatan untuk didengarkan. (DC).
Editor: Tamrin














