Tak Ada yang Ditutup! DPD KPK-RI Jabar Minta Kecamatan Pakisjaya Buka Seluruh Data Anggaran Secara Lengkap

Karawang,Penasilet.com – Pengawasan pengelolaan keuangan rakyat terus diperketat. Kali ini, DPD LSM Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (KPK-RI) Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan informasi publik resmi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Langkah ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun wilayah pemerintahan yang kebal dari pengawasan masyarakat.

SURAT RESMI DAN YANG DIMINTA

Dalam surat bernomor 225/KEC.PAKISJAYA/DPD-KPK-RI/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, Ketua DPD KPK-RI Jabar, Januardi Manurung, meminta Kecamatan Pakisjaya menyerahkan salinan dokumen lengkap dan akurat terkait pengelolaan anggaran periode 2023, 2024, dan 2025:

1. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (DPA) Kecamatan Pakisjaya Tahun 2023, 2024, dan 2025
2. Realisasi Pendapatan dan Belanja, dirinci secara jelas:
– Belanja Pegawai
– Belanja Barang dan Jasa
– Belanja Modal
– Belanja Tidak Terduga
3. Daftar Penerima Barang dan Jasa — mencantumkan nama penyedia, nilai kontrak, dan waktu pelaksanaan untuk setiap tahun anggaran
4. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, termasuk rincian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kwitansi, dan dokumen pendukung lainnya
5. Perubahan Anggaran — jika ada, berdasarkan penyerapan dana pada tahun anggaran berjalan

DASAR HUKUM YANG MENGIKAT

Permohonan ini bukan permintaan belaka — ini adalah hak konstitusional warga negara:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 10 ayat (1): Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 11: Setiap orang berhak memperoleh informasi publik yang tercantum dalam daftar informasi publik yang tersedia di badan publik.

PERNYATAAN TEGAS JANUARDI MANURUNG

“Anggaran Kecamatan Pakisjaya adalah uang rakyat — bukan milik pribadi pejabat. Rakyat berhak tahu kemana setiap rupiah pergi, siapa yang menerima, dan apa hasilnya,” tegas Januardi Manurung, Rabu (18/11/2026).

“Kami tidak menuduh ada penyimpangan, tetapi kami menuntut bukti bahwa semuanya berjalan benar. Jika tidak ada yang disembunyikan, maka tidak ada alasan untuk menolak atau menunda penyerahan data ini. Transparansi adalah bukti integritas pemerintahan yang bersih,” lanjutnya.

“Jika dalam batas waktu 10 hari kerja sesuai ketentuan UU belum dipenuhi secara lengkap dan akurat, maka masyarakat berhak bertanya: Apa yang sebenarnya sedang ditutup-tutupi? Dan kami tidak akan segan-segan menindaklanjuti ke jalur yang lebih tegas demi akuntabilitas keuangan negara!”

TUJUAN YANG JELAS

Sebagaimana tertuang dalam surat resmi, permohonan ini bertujuan:
“Untuk keperluan pemantauan dan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pakisjaya.”

Informasi dapat diambil langsung di kantor Kecamatan Pakisjaya, dikirim melalui email:  provjabarkpkpri@gmail.com , atau dalam bentuk salinan cetak — di mana biaya penggandaan dan pengiriman akan ditanggung oleh pemohon.

TENGGANG WAKTU

Sesuai Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008, informasi ini wajib disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak surat diterima. Masyarakat Kabupaten Karawang kini menanti: Akankah Kecamatan Pakisjaya membuka datanya dengan jujur dan lengkap? Atau justru menutup pintu dari rakyatnya sendiri?

“Pemerintahan yang terbuka adalah rumah rakyat; pemerintahan yang tertutup adalah tembok yang memisahkan rakyat dari hak-haknya.” (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!