VIRAL! Dugaan Pemerasan di Balik Proyek Lapangan Bulu Tangkis Dinas PUPR Barito Selatan, Oknum Kejaksaan Disorot, KPK Diminta Turun Tangan!

PALANGKA RAYA,Penasilet.com – Dugaan praktik pemerasan yang menyeret nama oknum di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Selatan menjadi sorotan serius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan kewenangan yang disebut-sebut berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan.

Persoalan ini mencuat setelah H. Gandi mengungkapkan adanya dugaan tindakan tidak patut oleh oknum aparat penegak hukum. Dugaan tersebut berkaitan dengan permintaan sejumlah uang yang disebut-sebut menggunakan modus kegiatan pembangunan lapangan bulu tangkis atau fasilitas olahraga dengan nilai yang dinilai fantastis.

“Saya sebagai awak media yang aktif melakukan pengawasan menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum di lingkungan Kejari Barito Selatan. Persoalan ini sudah saya laporkan kepada pihak KPK,” tegas H. Gandi memberikan keterangan tertulisnya kepada Wartawan, Senin (16/11/2026).

Menurut Gandi, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi, bukan justru menjadi pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan tertentu.

“Saya berharap rekan-rekan media ikut mengawal dan menyoroti persoalan ini. Jika benar terjadi, praktik semacam ini sangat memalukan dan mencederai kehormatan institusi penegak hukum,” ujarnya.

BUKAN DENDAM, TETAPI SOAL INTEGRITAS PENEGAK HUKUM!

Gandi menegaskan bahwa langkah yang dilakukannya bukan dilandasi dendam pribadi maupun kepentingan tertentu. Menurutnya, pengawasan terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian dari tanggung jawab pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ia juga meminta agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif, transparan, dan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.

Bahkan, Gandi turut menyinggung kemungkinan adanya pihak lain di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, termasuk unsur bidang Pidana Khusus (Pidsus), yang perlu diklarifikasi dan diperiksa apabila terdapat indikasi keterlibatan.

Namun demikian, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sah dan profesional.

KPK DAN KEJAKSAAN AGUNG DIMINTA TURUN TANGAN!

Gandi mendesak KPK agar tidak berhenti pada laporan semata. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu.

Ia juga meminta Kejaksaan Agung dan pengawas internal Kejaksaan melakukan pemeriksaan secara independen guna memastikan tidak ada penyalahgunaan jabatan maupun praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.

“Jangan ada yang kebal hukum! Siapa pun orangnya, baik pejabat maupun aparat penegak hukum, apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan harus diproses sesuai ketentuan hukum. Bongkar sampai tuntas!” tegas Gandi.

PERS TIDAK BOLEH DIAM!

Dugaan ini menjadi ujian bagi integritas aparat penegak hukum sekaligus komitmen pemberantasan korupsi di Kalimantan Tengah.

Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Institusi penegak hukum harus bersih, profesional, dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Jika benar ada praktik pemerasan, usut dan tindak! Jika tidak terbukti, berikan klarifikasi secara terbuka. Jangan biarkan dugaan serius seperti ini menggantung tanpa kepastian hukum.

Transparansi adalah kewajiban. Integritas adalah harga mati. Tidak boleh ada tempat bagi oknum yang mencederai hukum! (Irawatie).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!