Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
Edisi: Minggu, 5 April 2025
JAKARTA,Penasilet.com – Di tengah gegap gempita arah baru kebijakan nasional pada era Prabowo Subianto, publik dihadapkan pada pertanyaan mendasar, ke mana arah prioritas pembangunan negeri ini sebenarnya ditujukan?
Ketika program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gagasan Koperasi Desa Merah Putih didorong secara masif, justru muncul kekhawatiran serius bahwa sektor fundamental, seperti infrastruktur jalan dan kemandirian desa, sedang dikorbankan.
Pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi ekonomi rakyat. Jalan yang layak memastikan distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, hingga akses pendidikan dan kesehatan berjalan optimal. Namun hari ini, geliat pembangunan tersebut terasa melambat, bahkan terkesan terabaikan. Di banyak daerah, jalan rusak masih menjadi pemandangan biasa, seolah bukan lagi prioritas negara.
Ironisnya, di saat yang sama, desa, yang selama ini digadang sebagai pilar pembangunan dari bawah, justru dibebani skema kebijakan yang berpotensi menjerat. Program Koperasi Desa Merah Putih, yang di atas kertas tampak menjanjikan, dalam praktiknya menimbulkan kekhawatiran baru: beban utang jangka panjang. Desa-desa didorong masuk ke dalam sistem pembiayaan yang tidak sepenuhnya mereka kuasai, bahkan berisiko mengikat selama hingga enam tahun ke depan.
Para pengamat menilai kondisi ini sebagai sinyal kemunduran dalam sistem ketatanegaraan. Alih-alih memperkuat desentralisasi dan kemandirian lokal, kebijakan yang ada justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru. Desa tidak lagi menjadi subjek pembangunan, melainkan objek dari proyek ambisius yang dirancang dari atas.
Lebih jauh, pendekatan ini mencerminkan apa yang disebut sebagai “egoisme kebijakan” ketika keputusan publik lebih didorong oleh kepentingan politik dan pencitraan jangka pendek, ketimbang kebutuhan riil masyarakat. Program besar diluncurkan dengan narasi populis, namun mengabaikan dampak struktural yang lebih dalam dan jangka panjang.
Jika arah ini terus berlanjut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi juga fondasi tata kelola negara itu sendiri. Ketika prioritas menjadi kabur dan kebijakan kehilangan sensitivitas terhadap realitas di lapangan, maka kepercayaan publik pun perlahan akan terkikis.
Pembangunan sejatinya bukan soal seberapa besar program diluncurkan, melainkan seberapa tepat sasaran dan berkelanjutan dampaknya. Infrastruktur yang kokoh dan desa yang mandiri seharusnya menjadi fondasi utama, bukan justru dikorbankan demi ambisi kebijakan yang belum tentu berpijak pada kebutuhan rakyat.
Kini, publik menunggu, apakah arah pembangunan akan dikoreksi, atau justru terus melaju dalam jalur yang mengabaikan akal sehat?
Penulis: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
