Karawang-Jawa Barat,Penasilet.com – Tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar pertemuan penting untuk membahas kasus yang dianggap mendesak dan harus segera diselesaikan. Isu utama yang dibahas mencakup permasalahan di Dinas Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja, dengan fokus utama pada penggunaan anggaran pemerintah, termasuk sektor pendidikan, desa, dinas terkait, serta peran DPRD dalam pengawasan kebijakan di Karawang, Jawa Barat.
Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua LSM Gerhana Indonesia Januardi Manurung, Sekretaris Jenderal LSM AMKI Yudi, dan Ketua Umum LSM P’NP’Na Vandi Tuankotta. Selain itu, Januardi Manurung juga hadir sebagai Ketua DPD LSM Gerhana Indonesia Jawa Barat.
Kronologi dan Latar Belakang Isu
Isu ini berawal dari dugaan ketidaksesuaian dalam alokasi dan penggunaan anggaran di dua dinas utama, yakni Dinas Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja. Laporan dari masyarakat dan temuan investigasi beberapa LSM menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan dana, ketidaktepatan alokasi anggaran, serta dugaan ketidakefisienan dalam pengelolaan program kerja.
Menurut Januardi Manurung, ada beberapa indikasi bahwa anggaran di sektor ketenagakerjaan tidak terserap secara optimal, terutama dalam program pelatihan tenaga kerja dan bantuan kepada pekerja migran.
“Kami melihat ada ketimpangan dalam realisasi anggaran. Banyak program yang seharusnya berjalan sesuai perencanaan, namun kenyataannya tidak efektif atau bahkan tidak terealisasi dengan baik,” ujar Januardi.
Sementara itu, Sekjen LSM AMKI, Yudi, menyoroti peran Dinas Imigrasi dalam pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Karawang. Ia mengungkapkan bahwa ada indikasi lemahnya pengawasan terhadap perizinan TKA yang masuk dan bekerja di daerah tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa penggunaan anggaran di Dinas Imigrasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak disalahgunakan. Selain itu, pengawasan terhadap tenaga kerja asing harus lebih ketat agar tidak ada pelanggaran yang merugikan tenaga kerja lokal,” tegas Yudi.
Ketua Umum LSM P’NA, Vandi, turut menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan, desa, dan dinas-dinas lainnya. Ia menilai bahwa pengawasan dari DPRD Karawang harus lebih aktif dalam memastikan bahwa anggaran digunakan dengan benar dan tepat sasaran.
“Kita butuh pengawasan yang lebih ketat. Jangan sampai ada anggaran yang disalahgunakan atau tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Vandi.
Sorotan pada Anggaran Pemerintah
Dari data yang dihimpun, anggaran untuk sektor ketenagakerjaan di Karawang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, namun efektivitas penggunaannya masih menjadi tanda tanya. Program-program seperti pelatihan kerja, bantuan untuk buruh, dan fasilitasi tenaga kerja masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya sosialisasi hingga realisasi anggaran yang tidak maksimal.
Di sisi lain, anggaran di sektor imigrasi juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan pengelolaan izin tinggal dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. LSM mendesak agar pemerintah daerah dan instansi terkait lebih transparan dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Langkah Lanjutan dan Rekomendasi
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, ketiga LSM sepakat untuk:
1. Mengajukan permohonan audit terhadap anggaran yang dikelola oleh Dinas Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja.
2. Mendorong DPRD Karawang untuk lebih aktif dalam pengawasan anggaran dan kebijakan publik terkait tenaga kerja serta imigrasi.
3. Mengadakan diskusi publik dan dialog terbuka dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan anggaran pemerintah.
4. Melaporkan dugaan penyimpangan yang ditemukan kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
Polemik terkait anggaran pemerintah di Karawang masih menjadi perdebatan panjang.
*Diharapkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dan LSM dalam mengawasi penggunaan anggaran, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dapat semakin ditingkatkan.*
Reporter: aprilia
Editor: Tamrin
