Foto: Ilustrasi
Oleh: Tim Redaksi
JAKARTA,Penasilet.com – Minggu, (7/9/2025,- Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis paling berbahaya: Krisis Kepercayaan Publik terhadap penyelenggara negara. Bukan tanpa alasan, masyarakat terus dipertontonkan pada kebijakan-kebijakan yang jauh dari kebutuhan rakyat dan dekat dengan kepentingan elit.
Pemerintah, dari pusat hingga daerah, sibuk dengan program pencitraan, sementara kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak justru diabaikan. Kebijakan yang lahir tidak berangkat dari jeritan rakyat, tetapi dari meja rapat yang isinya kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah makin terlihat sebagai alat kekuasaan, bukan pelayan masyarakat.
Lembaga Legislatif, yang katanya wakil rakyat, hari ini lebih mirip wakil konglomerat. Slogan “mengabdi pada negeri” sudah kehilangan makna, jadi pemanis bibir kampanye belaka. UU dibuat bukan untuk keadilan, tapi untuk melindungi kepentingan modal.
Aparat penegak hukum pun tak lagi dapat dipercaya. Hukum bukan alat keadilan, tapi alat dagang. Siapa kuat, dia selamat. Siapa punya uang, dia menang. Istilah “tajam ke bawah, tumpul ke atas” bukan lagi sekadar kritik, tapi Potret Sistemik. Rakyat tahu, pelanggaran hukum seringkali didiamkan, bahkan dilindungi, jika pelakunya dekat dengan kekuasaan.
Penegak hukum yang mestinya berdiri di atas semua golongan, justru menjadi pelayan mafia tambang, mafia minyak, perambah hutan, dan perusak lingkungan. Oligarki jadi Tuan, Rakyat menjadi tontonan.
Selama hukum diperjualbelikan, selama kebijakan tidak berpihak pada rasa keadilan rakyat kecil, selama kekuasaan tunduk pada oligarki, maka kepercayaan publik akan terus runtuh. Dan ketika kepercayaan hilang, Legitimasi Kekuasaan Hanya tinggal Formalitas.
Haruskah Keadilan Mati, Rakyat Dipaksa Percaya?
Penulis: Tim Redaksi
Editor : Tamrin
#Editorial
#Opini
#Publik
