Foto: Ilustrasi
JAKARTA,Penasilet.com – Rabu, (3/9/2025) – Negara ini sedang membayar harga yang sangat mahal ketika para wakil rakyat tak lagi berpijak pada realitas rakyat. Ketika parlemen berubah fungsi menjadi ruang transaksi oligarki, bukan suara hati nurani rakyat, maka kebijakan pun dibuat bukan untuk keadilan sosial, tapi demi kepentingan segelintir elit.
Pemerintah sebagai eksekutor kebijakan, alih-alih mempersempit jurang kesenjangan sosial dan ekonomi, justru semakin memperlebar ketimpangan dengan berbagai regulasi yang memanjakan korporasi, sementara rakyat kecil dibiarkan tenggelam dalam kemiskinan struktural. Keadilan menjadi ilusi di tengah kemewahan retorika pembangunan.
Lebih parah lagi, ketika aparat penegak hukum kehilangan independensinya. Hukum tak lagi tegak lurus, tapi melengkung ke arah kekuasaan dan uang. Para mafia sumber daya alam, mafia hukum, hingga mafia anggaran seolah kebal hukum, karena perlindungan justru datang dari dalam institusi yang seharusnya menindak mereka.
Negara kehilangan martabatnya ketika hukum menjadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Rakyat kehilangan kepercayaan ketika demokrasi berubah jadi teater elit.
Sudah saatnya publik menyadari, pembiaran terhadap kekuasaan yang korup dan hukum yang tak adil adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan itu sendiri. Reformasi tak boleh berhenti pada slogan, tapi harus menjadi desakan nyata untuk mengembalikan negara ini kepada pemilik sahnya: Rakyat.
Penulis: Tim Redaksi
Editor. : Tamrin
#Editorial
