Foto: Ilustrasi
JAKARTA,Penasilet.com – Kamis, (4/9/2025) – Ironis, namun inilah kenyataan pahit yang terus berulang dalam sejarah Indonesia: perubahan kebijakan atau perhatian serius dari pemerintah seringkali baru muncul setelah terjadi gejolak sosial, kerusuhan, bahkan korban jiwa dari rakyat sendiri. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah hanya mendengar ketika rakyat sudah berteriak dalam amarah dan duka?
Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem representatif. Seharusnya suara rakyat bisa tersampaikan lewat saluran legal dan damai, dari media, organisasi masyarakat sipil, hingga parlemen. Namun, ketika semua jalur tersebut mandek, disumbat oleh kepentingan elite atau diabaikan oleh penguasa, masyarakat pun terdorong ke jalanan.
Kemajemukan Indonesia seharusnya menjadi kekuatan dialog dan musyawarah, bukan latar belakang benturan. Namun, faktanya, justru karena kompleksitas sosial, suara minoritas sering tak terdengar kecuali melalui aksi ekstrem. Ketika aparat bertindak represif dan elite politik bersikap elitis, ruang sosial yang damai perlahan menghilang, digantikan oleh konflik terbuka.
Apakah ini berarti rakyat harus terus “membayar mahal” dengan luka dan nyawa untuk didengar? Jika ya, maka demokrasi kita cacat serius.
Sudah saatnya negara belajar mendengar sebelum rakyat berteriak. Sudah waktunya perubahan datang dari kesadaran, bukan dari kekacauan.
Penulis: Tim Redaksi
Editor : Tamrin
#Editorial
#Opini
#Kritis
