JAKARTA,Penasilet.com – Kamis, (4/9/2025) – Konflik agraria di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, bukanlah cerita baru. Kasus yang telah berjalan bertahun-tahun, seperti yang menimpa masyarakat Desa Bailangu, Bailangu Timur, Lumpatan, Lumpatan II Kecamatan Sekayu, hingga Desa Danau Cala Kecamatan Lais melawan PT. Inti Agro Makmur (IAM) dan Konflik antar masyarakat beberapa kecamatan di Muba dengan PT. Guthrie Pecconina, menjadi bukti nyata lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyatnya sendiri.
Sengkarut ganti rugi lahan yang tak kunjung selesai justru menimbulkan dugaan kuat adanya praktik mafia tanah dengan berbagai modus. Publik pun semakin yakin bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya soal hak rakyat, tetapi juga menyangkut integritas pemerintah daerah dalam menghadapi dominasi korporasi.
Lebih ironis lagi, soal kebun plasma yang semestinya menjadi hak masyarakat hanya berhenti pada teks undang-undang dan aturan di atas kertas. Implementasinya? Nol besar. Perusahaan sawit seolah bebas menjalankan operasinya tanpa kewajiban sosial yang seharusnya mereka emban.
Pertanyaan mendasarnya: Mengapa Pemerintah Kabupaten Muba tak memiliki nyali untuk menindak perusahaan yang abai pada kewajiban? Apakah ada kompromi, kepentingan tersembunyi, atau justru ketidakmampuan aparat pemerintah menegakkan aturan?
Rakyat dibiarkan menanggung kerugian, sementara perusahaan tetap leluasa meraup keuntungan. Pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi pelindung dan pembela kepentingan masyarakat, justru tampak gamang, bahkan nyaris tak berdaya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka wajar bila publik menilai pemerintah daerah lebih berpihak pada kepentingan korporasi ketimbang rakyatnya sendiri. Keberpihakan tanpa tindakan nyata hanyalah omong kosong.
Sorot Media: Penasilet.com
Penulis. : Tim Redaksi
Editor. : Tamrin
#Editorial
#Opini
#Kritis
