JAKARTA,Penasilet.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menegaskan komitmennya untuk terus menampung aspirasi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Puan dalam sebuah diskusi publik di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
“DPR akan selalu membuka pintu lebar-lebar untuk semua masukan, kritik, dan saran dari seluruh lapisan masyarakat. Kami percaya bahwa setiap suara sangat berharga untuk kemajuan bangsa,” ujar Puan.
Janji Tanpa Aksi, Masyarakat Menuntut Akuntabilitas
Menanggapi pernyataan Puan Maharani, aktivis Januardi Manurung menyampaikan kritik keras. Menurutnya, janji untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sudah terlalu sering diumbar tanpa adanya bukti nyata.
“Aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat sudah terlalu banyak kata-kata dan janji-janji kosong yang dilemparkan kepada publik,” tegas Januardi Manurung Senin, (1/9/2025). Ia menuntut agar para anggota DPR RI, MPR, DPD, dan DPRD memiliki akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan janji-janji mereka.
Januardi juga menyindir kinerja 580 anggota parlemen yang dibayar dari uang rakyat, namun dinilai gagal mendengarkan aspirasi.
“Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini,” tambahnya.
Tuntutan Tegas Masyarakat: Reformasi Total hingga Batas Waktu
Januardi Manurung menuturkan bahwa masyarakat menuntut para anggota DPR bertanggung jawab dan bertindak sesuai janji.
“Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berpilah-pila lagi. Karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat,” ujarnya.
Ia membeberkan beberapa tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi sebelum 5 September 2025 pukul 23:59 WIB, jika para wakil rakyat ingin membuktikan keberpihakan mereka.
Tuntutan Utama Masyarakat:
Sahkan Rancangan Undang-Undang Pelepasan Aset sekarang juga.
Pecat anggota DPR yang dinilai menghina rakyat, seperti Ahmad Sharoni, dan yang dianggap tidak kredibel. Masyarakat meminta KPK menelusuri harta kekayaan mereka yang diduga didapat secara ilegal.
Bebaskan pihak-pihak yang ditahan karena menyampaikan aspirasinya. Januardi Manurung berharap Polri dan pemerintah melakukan introspeksi.
Selain itu, masyarakat juga menuntut adanya reformasi total di lembaga legislatif, termasuk:
Audit anggaran DPR sebesar Rp 9,6 triliun secara transparan dan dilaporkan kepada rakyat setiap bulan.
Perampingan anggaran yang tidak mendesak, seperti tunjangan beras, kunjungan kerja ke luar negeri, dan patwal.
Menghapus budaya “gila hormat” dan mengingatkan bahwa pejabat negara adalah karyawan rakyat.
Menolak mantan napi korupsi menjadi pejabat publik.
Menghapus semua perlakuan istimewa, termasuk tanggungan pajak oleh APBN dan pengawalan khusus.
Menghapus tunjangan mobil dinas dan menggantinya dengan tunjangan transportasi umum.
Menghapus pensiunan seumur hidup bagi anggota DPR yang hanya menjabat satu periode.
Meminta KPK dan BPK meninjau harta kekayaan pejabat negara, serta menuntut transparansi rapat-rapat penting dengan menyiarkannya secara langsung.
Membatasi total gaji dan tunjangan anggota legislatif tidak melebihi 5 kali UMR nasional.
“Seharusnya Anggota Parlemen merupakan oposisi bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi, bukan sekadar tukang Amini apa yang diinginkan pemerintah,” tutup Januardi Manurung.”(Red)”.
Editor: Tamrin
