BOGOR,Penasilet.com – Kabar penangkapan sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten Bogor oleh KPK pada 20 Agustus 2026 memang sudah dibantah. Tapi efeknya masih terasa hingga beberapa hari setelahnya.
Hari pertama rumor itu beredar, sejumlah nomor telepon kepala dinas hingga Bupati Bogor tidak aktif. Keberadaan Bupati juga tidak diketahui publik.
Bukan hanya Bupati. Ketua DPRD dan beberapa petinggi Partai Gerindra Kabupaten Bogor juga tidak terlihat di agenda-agenda resmi.
Ketiadaan itu paling jelas saat peresmian Sekolah Rakyat di Jasinga. Acara yang semestinya dihadiri kepala daerah hanya dihadiri Sekda.
Puncaknya terjadi pada acara Maulid Nabi Akbar di Alun-Alun Pemda Kabupaten Bogor. Kegiatan besar yang sudah direncanakan lama dan dihadiri para kyai serta habaib itu hanya dihadiri Wakil Bupati Bogor, Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, dan Ketua Komisi 3 dari Fraksi Golkar. Nama Bupati Bogor dan Ketua DPRD tidak ada dalam daftar tamu.
Menanggapi situasi itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan memilih tidak berkomentar banyak.
“Jujur saya belum tahu secara detail persoalan yang sedang ramai ini, karena saya sudah lama tidak berada di dalam Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Iwan Setiawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (26/8/2026).
Ia juga mengingatkan publik untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Kita semua harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita sama-sama hormati proses yang sedang dilakukan oleh KPK, kita tunggu saja hasil terbaik dari para penegak hukum,” pungkasnya.
Rumor OTT memang tidak terbukti. Tapi kekosongan wajah-wajah utama Gerindra di ruang publik menimbulkan tanda tanya.
Aktivis dan pengamat Kabupaten Bogor yang juga Ketua LSM Penjara, Romi Sikumbang, menyoroti lambannya informasi resmi dari KPK.
“Ada beberapa hal dalam penelusuran selain dugaan korupsi upah pungut dan pengadaan barang dan jasa yaitu: Jual Beli Jabatan (BKPSDM), Dana Festival Dinas Pariwisata, Pungli RSUD Ciawi, Pembelian alat Komputer laptop dan LHKPN Yunita mantan Sekwan DPRD,” ujar Romi.
Bagi Romi, kejelasan dari aparat penegak hukum penting agar spekulasi tidak terus berkembang dan roda pemerintahan tidak terganggu.
Kini publik menunggu dua hal: kejelasan proses hukum dari KPK, dan kembalinya para pejabat Pemkab Bogor ke ruang publik dengan agenda kerja yang jelas.(Red).
Editor: Tamrin
