JAKARTA,Penasilet.com – Presidium Gerakan Oposisi, Dr. M. Syukur Mandar, melontarkan kritik tajam terhadap arah tata kelola negara dan kebijakan ekonomi-politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi terbatas bertajuk “Gerakan Oposisi: Meluruskan Jalan Indonesia”, Syukur menilai Indonesia tengah menghadapi persoalan mendasar berupa krisis rasionalitas dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada melemahnya fondasi ekonomi nasional.
Menurut Syukur Mandar, pemerintah saat ini gagal menunjukkan indikator keberhasilan yang dapat dijadikan dasar kebanggaan nasional. Ia menyoroti tingginya ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap penerimaan pajak yang berasal dari masyarakat. Dalam pandangannya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan negara lebih banyak ditopang oleh kontribusi rakyat dibanding hasil terobosan kebijakan pemerintah.
“Republik ini hidup dari pajak rakyat. Ketika sebagian besar pembiayaan negara berasal dari rakyat, maka klaim keberhasilan pemerintah harus diuji secara objektif. Negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai sumber pemasukan utama tanpa diimbangi peningkatan kesejahteraan yang nyata,” ujar Syukur dalam paparannya, Senin (22/6/2026).
Gerakan Oposisi juga menyoroti apa yang mereka sebut sebagai paradoks kebijakan fiskal. Di tengah meningkatnya beban ekonomi masyarakat, mulai dari kewajiban perpajakan, iuran jaminan kesehatan, hingga biaya pendidikan yang semakin besar, pemerintah justru dinilai terus memperluas struktur birokrasi melalui pembentukan lembaga dan badan baru yang berpotensi menambah beban anggaran negara.
Kritik tersebut turut diarahkan pada sejumlah program strategis pemerintah yang saat ini menjadi prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih disebut sebagai kebijakan yang membutuhkan pengawasan ketat agar tidak berubah menjadi ladang penyimpangan anggaran dan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Dalam analisisnya, Syukur mengaitkan berbagai persoalan ekonomi yang terjadi belakangan ini dengan kualitas kepemimpinan nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah, fluktuasi pasar modal, menurunnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dinilai sebagai sinyal bahwa arah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia juga menyinggung aspek simbolik kepemimpinan Indonesia di panggung internasional. Menurutnya, munculnya spekulasi mengenai posisi dan masa depan kepemimpinan nasional di berbagai platform pasar prediksi global menunjukkan adanya penurunan kepercayaan terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
Dalam pernyataan yang keras, Syukur menyebut bahwa berbagai persoalan yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dianggap tidak berpijak pada kebutuhan riil rakyat. Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi total terhadap arah pemerintahan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik publik.
Gerakan Oposisi menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme check and balances yang kuat. Mereka menilai fungsi pengawasan politik yang seharusnya dijalankan lembaga perwakilan rakyat belum berjalan optimal, sehingga masyarakat sipil perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Menutup pernyataannya, Syukur Mandar mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia harus dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurutnya, orientasi pembangunan nasional seharusnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan memperbesar beban ekonomi rakyat demi menopang birokrasi yang dinilai semakin gemuk.
Gerakan Oposisi pun mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, aktivis, mahasiswa, dan kelompok sipil untuk menjaga ruang demokrasi, menghidupkan kembali budaya kritik yang konstruktif, serta memastikan setiap kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan konstitusi.(Red).
Editor: Tamrin
