GEMPAR! Dugaan Mafia Tanah di Palangka Raya Seret Nama Oknum BPN, Hakim, dan Pengacara, Tri Siswanti Minta Keadilan, Januardi Manurung Desak Mabes Polri Bertindak

PALANGKA RAYA,Penasilet.com – Dugaan praktik mafia tanah di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan tersebut mencuat dalam perkara perdata Nomor 166/Pdt.G/2026/PN Palangka Raya yang diajukan oleh Norpitasari.

Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait dugaan keterlibatan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN), oknum hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta oknum pengacara dalam sengketa kepemilikan sebidang tanah yang dibeli oleh Tri Siswanti.

Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga memunculkan dugaan penyalahgunaan proses hukum, kriminalisasi, serta tindakan pihak-pihak tertentu yang dinilai merugikan hak-hak Tri Siswanti.

Berdasarkan keterangan Tri Siswanti, tanah tersebut merupakan hasil pembelian dari seseorang bernama Dita Oko Marlina. Namun, dalam perkembangannya, muncul berbagai persoalan hukum yang membuat dirinya merasa dirugikan.

Situasi semakin memanas setelah Tri Siswanti mengaku dilaporkan kepada Propam Polda Kalimantan Tengah. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi saling lapor dan menimbulkan polemik hukum yang semakin luas.

Tri Siswanti mengaku keberatan atas berbagai tindakan yang menurutnya merugikan dirinya, termasuk proses hukum dan putusan pengadilan yang dinilainya perlu diperiksa kembali secara objektif.

“Apapun alasannya, saya akan terus berjuang demi harga diri saya dan mencari keadilan untuk mengungkap suatu kebenaran yang harus ditegakkan,” tegas Tri Siswanti kepada awak media melalui sambungan telepon, Selasa (17/11/2026).

Ia juga menegaskan telah menyampaikan laporan resmi kepada pihak berwajib dengan melampirkan sejumlah bukti pendukung.

“Saya sudah menyampaikan laporan resmi beserta bukti-bukti lengkap,” ungkapnya.

JANUARDI MANURUNG: JANGAN BIARKAN MAFIA TANAH BERKEMBANG BIak!

Menanggapi persoalan tersebut, Januardi Manurung selaku Pimpinan Media Penasilet.com turut angkat bicara.

Ia menilai dugaan praktik mafia tanah yang menyeret nama oknum BPN, oknum hakim, dan oknum pengacara harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar sengketa kepemilikan tanah, melainkan menyangkut integritas lembaga negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Januardi menegaskan akan melakukan langkah-langkah hukum serta mengawal persoalan tersebut agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan profesional.

“Siapapun yang terlibat dan siapapun bekingnya, harus diusut dan ditindak tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jangan biarkan mafia tanah berkembang biak di bumi Nusantara ini,” tegas Januardi Manurung kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Ia juga mendorong agar dugaan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, maupun kemungkinan adanya rekayasa dalam proses hukum diperiksa secara independen.

LAPORAN DIKABARKAN TELAH DISAMPAIKAN KE MABES POLRI DAN KOMPOLNAS

Dalam keterangannya, Tri Siswanti menyebutkan bahwa persoalan yang dialaminya telah dilaporkan ke Mabes Polri dan sejumlah pihak terkait, termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Ia berharap laporan tersebut mendapat perhatian serius sehingga seluruh dugaan pelanggaran dapat diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Januardi Manurung juga mendorong agar Irwasum Mabes Polri melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum aparat di lingkungan Polda Kalimantan Tengah.

PENEGAKAN HUKUM JANGAN MENJADI ALAT UNTUK MENGUASAI HAK ORANG LAIN!

Kasus ini harus dibuka secara terang benderang. BPN, pihak pengadilan, maupun aparat penegak hukum tidak boleh berada di atas hukum.

Jika ada oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau proses peradilan untuk kepentingan tertentu, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.

Sebab, negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah. Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menindas masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya.

Penasilet.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini serta membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan agar pemberitaan tetap berimbang dan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.(Irawatie).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!