BOGOR,Penasilet.com – Puluhan pemuda dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor GMPB menggelar aksi di depan Gedung KPK, Kamis 3 September 2026. Mereka datang bukan untuk berdemo menentang, melainkan untuk mendorong KPK agar mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam pernyataan sikapnya, GMPB menyoroti dua persoalan utama. Pertama, dugaan pemotongan upah pungut atau insentif pegawai di Badan Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten Bogor. Kedua, dugaan pengaturan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Bogor.
Bagi GMPB, dua dugaan itu bukan kasus kecil. Jika dibiarkan, praktik seperti ini bisa menjadi budaya dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dorong KPK Usut Sampai Akar
Ketua GMPB M. Ikbal mengatakan aksi ini bentuk kontrol sosial. Ia meminta KPK tidak berhenti di tahap pemeriksaan administratif, tetapi menelusuri sampai ke akar persoalannya.
“Kami mendukung penuh KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan potongan upah pungut atau insentif di Bappenda Kabupaten Bogor. Jangan berhenti hanya pada pihak tertentu. Telusuri seluruh aliran dana, siapa yang menerima, siapa yang menikmati, dan siapa yang memberikan perintah,” kata Ikbal kepada wartawan.
GMPB juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Menurut mereka, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu.
“Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus hanya karena memiliki jabatan, kedekatan, maupun pengaruh tertentu. Jika alat bukti cukup, maka KPK RI harus segera menetapkan tersangkanya,” ujar Ikbal.
Desakan Menguat Setelah KPK Geledah Tiga Kantor
Dorongan GMPB menguat setelah KPK melakukan penggeledahan di tiga instansi Pemkab Bogor. Ketiga kantor itu adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Bappenda, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Bagi GMPB, langkah penggeledahan itu sinyal bahwa kasus ini serius dan tidak bisa ditangani setengah-setengah.
“KPK RI jangan sampai ada main mata dalam proses penindakan perkara. Kalau memang ada bukti keterlibatan, ungkap semuanya. Jangan hanya menjadikan satu atau dua orang sebagai tumbal, sementara aktor intelektual dan pihak yang menerima aliran dana justru tidak tersentuh,” tegas Ikbal.
Alarm untuk Pemkab Bogor
GMPB menilai dugaan korupsi ini harus jadi alarm bagi seluruh jajaran Pemkab Bogor. Mereka meminta kepala daerah dan seluruh pejabat mengambil langkah nyata memberantas praktik korupsi, bukan hanya membuat pernyataan.
Menurut GMPB, fungsi pengawasan harus hidup. Lembaga legislatif, aparat internal, hingga masyarakat sipil perlu ikut mengawal agar kasus serupa tidak terulang.
Mereka juga meminta KPK membuka ruang informasi perkembangan penanganan perkara kepada publik. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi dan tidak muncul spekulasi liar.
“Kasus ini menyangkut uang rakyat. Potongan insentif pegawai dan pengaturan proyek itu uang yang seharusnya dipakai untuk pelayanan publik. Kalau diselewengkan, yang dirugikan masyarakat Bogor,” kata salah satu peserta aksi.
Aksi GMPB di depan KPK berlangsung tertib. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan agar KPK bekerja cepat dan tuntas. Setelah berorasi, perwakilan GMPB menyerahkan pernyataan sikap kepada petugas KPK.
Dengan aksi ini, GMPB berharap kasus dugaan korupsi di Pemkab Bogor tidak berhenti di meja penyidik. Mereka ingin ada kejelasan, ada pertanggungjawaban, dan ada efek jera agar pejabat daerah berpikir dua kali sebelum menyentuh uang negara.(Red).
Editor: Tamrin
