MUSI BANYUASIN,Penasilet.com – Sebuah tangkapan layar percakapan grup WhatsApp bertajuk “Kelompok Usaha Masakan KOPERASI Inkotani Perindo” mendadak muncul ke berbagai kalangan LSM dan Media menjadi sorotan publik di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Percakapan tersebut diduga kuat melibatkan pihak Koperasi Inkotani Perindo dengan para pelaku aktivitas kilang minyak tanpa izin resmi (illegal refinery) di Kecamatan Keluang.
Dalam potongan pesan yang beredar, akun bernama “Cyber Division Interpol” memberikan sejumlah arahan strategis kepada para anggota grup. Arahan tersebut meminta agar plang atau merek koperasi dipasang dengan jelas di lokasi “masaan” (kilang minyak).
“Merek Koperasi di Lokasi Masaan Harus terpasang dengan Jelas, agar Tim dari Mabes Polri bisa tau yg berkoperasi dgn yg tidak berkoperasi…” bunyi potongan pesan tersebut.
Tidak hanya itu, akun tersebut juga mengimbau anggota grup untuk tidak memberikan uang koordinasi kepada pihak kepolisian tingkat sektor (Polsek Keluang), LSM, maupun wartawan.
“Jangan ada yg bayar uang koordinasi dgn Polisi Polsek Keluang atau uang yg bersangkutan dengan Polisi atau LSM ataupun wartawan… baik langsung atau tidak langsung,” lanjut imbauan dalam percakapan tersebut.
DPD LAN Muba: Catut Nama Mabes Polri, Melukai Marwah Penegak Hukum
Menanggapi beredarnya tangkapan layar ini, Ketua DPD Lembaga Aspirasi Nusantara (LAN) Kabupaten Musi Banyuasin, Fitriandi, S.Sos., angkat bicara. Ia mengecam keras adanya dugaan manipulasi atau pencatutan nama institusi Mabes Polri atau Bareskrim untuk mengamankan kegiatan yang terindikasi ilegal di wilayah Keluang.
“Kami sangat menyayangkan jika nama besar Mabes Polri dan Bareskrim dicatut sedemikian rupa untuk melegitimasi atau menutupi aktivitas kilang minyak ilegal di Kecamatan Keluang. Ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak citra dan marwah institusi Kepolisian Republik Indonesia di mata masyarakat,” tegas Fitriandi dalam pernyataannya kepada Media, Senin (17/8/2026).
Fitriandi menambahkan, pencatutan nama “Mabes Polri” seolah-olah memberikan “tempat aman” atau perlindungan bagi yang berkoperasi, berpotensi menciptakan gesekan di lapangan serta memicu ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (APH).
Minta Kapolri dan Kapolda Sumsel Turun Tangan
Guna menyikapi polemik yang kian memanas ini, DPD LAN Muba mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
Fitriandi menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan tersebut, terutama yang menggunakan nama akun “Cyber Division Interpol” serta pengurus Koperasi Inkotani Perindo di wilayah Kecamatan Keluang, harus dipanggil dan diperiksa secara transparan.
“Kami meminta Kapolri dan Kapolda Sumsel tidak tinggal diam. Usut tuntas siapa di balik akun tersebut dan apa maksud dari penyataan yang membawa-bawa institusi Mabes Polri. Jika memang ada oknum yang bermain atau sekadar mencatut nama demi bisnis illegal refinery, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Fitriandi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus Koperasi Inkotani Perindo maupun aparat kepolisian setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait beredarnya tangkapan layar percakapan tersebut.(Tim Liputan).
