Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
Edisi: Kamis, 30 April 2026
MUSI BANYUASIN,Penasilet.com – Di Musi Banyuasin, ironi pembangunan kembali dipertontonkan dengan telanjang. Jalan-jalan rusak yang bertahun-tahun dibiarkan seperti kubangan tanpa masa depan, mendadak menjadi prioritas setelah viral di media sosial dan ramai diberitakan media online. Seolah-olah, penderitaan rakyat baru sah disebut masalah ketika sudah menjadi konsumsi publik digital.
Fenomena ini bukan sekadar soal jalan berlubang, jalan berlumpur, atau akses transportasi yang terganggu. Ini adalah cermin buram dari watak birokrasi yang terlalu sering bekerja berdasarkan tekanan opini, bukan berdasarkan tanggung jawab pelayanan.
Belakangan, masyarakat disuguhi parade “gerak cepat” dari sejumlah pihak pemerintah kecamatan hingga Dinas PUPR Muba. Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Jirak Jaya, dan sejumlah jajaran terkait tampak sibuk menampilkan aktivitas alat berat, penimbunan darurat, hingga dokumentasi lapangan yang dipublikasikan secara masif. Narasinya dibangun seolah pemerintah hadir, sigap, dan peduli.
Namun publik tidak sebodoh itu.
Masyarakat tahu persis bahwa banyak ruas jalan tersebut bukan rusak kemarin sore. Bukan pula hancur karena semalam diguyur hujan. Kerusakan itu adalah akumulasi dari pembiaran panjang, lemahnya perencanaan, minimnya pengawasan, dan absennya keseriusan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Pertanyaannya sederhana: Mengapa baru bergerak setelah viral?
Jika media sosial tidak ramai, jika warga tidak merekam, jika media tidak menyorot, apakah jalan-jalan itu akan tetap dibiarkan menjadi jebakan lumpur bagi masyarakat?
Inilah penyakit klasik birokrasi kita: lebih takut pada sorotan kamera dibanding penderitaan rakyat.
Lebih ironis lagi, alasan yang dipakai nyaris selalu seragam dan usang: cuaca ekstrem, faktor alam, dan keterbatasan anggaran. Tiga narasi ini sudah terlalu sering dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan tata kelola.
Cuaca buruk memang nyata, tetapi apakah hujan yang harus disalahkan atas minimnya kualitas pembangunan?
Keterbatasan anggaran bisa dipahami, tetapi apakah itu berarti rakyat harus bertahun-tahun menerima jalan seperti kubangan kerbau?
Faktor alam memang tidak bisa dilawan, tetapi lemahnya kebijakan jelas merupakan faktor manusia.
Jangan terus jadikan alam sebagai kambing hitam atas kelalaian struktural.
Yang lebih memprihatinkan, pola penanganan yang dilakukan justru terkesan kosmetik: penggusuran sementara, penimbunan seadanya, lalu dipublikasikan besar-besaran. Padahal masyarakat tahu, langkah seperti itu hanya solusi tambal sulam, bukan penyelesaian.
Jalan yang hanya ditimbun tanpa konstruksi matang hanyalah bom waktu. Dalam hitungan hari atau pekan, kerusakan serupa akan kembali terulang. Lalu siklusnya berulang: rusak, dikeluhkan, viral, ditangani darurat, dipamerkan, rusak lagi.
Jika pola ini terus dipertahankan, maka pemerintah bukan sedang membangun infrastruktur, melainkan sedang memproduksi pencitraan.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memahami bahwa kepercayaan publik tidak dibangun lewat unggahan dokumentasi alat berat atau pose lapangan para pejabat. Kepercayaan lahir dari transparansi, kejujuran, dan kebijakan yang terukur.
Masyarakat tidak butuh drama respons cepat setelah viral.
Masyarakat butuh sistem perawatan jalan yang konsisten.
Masyarakat tidak menuntut pencitraan.
Masyarakat menuntut tanggung jawab.
Sudah saatnya pejabat berhenti menjual narasi heroik atas persoalan yang seharusnya tidak perlu menunggu viral untuk diselesaikan.
Karena jika jalan rusak bertahun-tahun baru dianggap penting setelah menjadi tontonan publik, maka yang rusak bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga nurani birokrasi itu sendiri.
Penulis: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
#Infrastruktur
#Jalan
