MUSI BANYUASIN,Penasilet.com – Janji besar pemerintah menghadirkan konektivitas layak di ruas strategis Lintas Tengah Sumatera Selatan kembali berada di bawah sorotan tajam publik. Alih-alih menjadi jalur nasional yang aman, mulus, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, kondisi ruas Palembang–Sekayu–Lubuklinggau kini justru dinilai semakin memprihatinkan. Di sejumlah titik, jalan nasional tersebut berubah menjadi hamparan lubang, kubangan, dan kerusakan berat yang oleh masyarakat setempat disebut lebih menyerupai “kubangan kerbau” ketimbang infrastruktur negara.
Ruas vital yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik Sumatera Selatan kini menghadirkan ancaman harian bagi pengendara. Kerusakan parah di berbagai segmen memaksa pengguna jalan berjibaku dengan risiko kecelakaan, kerusakan kendaraan, hingga keterlambatan distribusi barang yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi regional.
“Setiap hari kami bukan lagi melintas dengan tenang, tapi seperti sedang mempertaruhkan keselamatan. Lubangnya dalam, berlumpur saat hujan, berdebu saat panas. Ini jalan nasional, tapi rasanya seperti jalur yang ditinggalkan tanpa tanggung jawab,” ungkap AI, warga Sanga Desa, Senin (27/4/2026), menggambarkan keresahan masyarakat yang telah bertahun-tahun menghadapi kondisi tersebut.
Menurutnya, kerusakan jalan tidak lagi bisa dianggap sekadar persoalan teknis pembangunan yang tertunda, melainkan telah berubah menjadi simbol nyata lemahnya tata kelola infrastruktur publik.
“Kami terus mendengar janji pembangunan, anggaran perbaikan, dan program strategis. Tapi kenyataan di lapangan nyaris tidak berubah. Tambal sulam hanya bertahan sesaat, setelah itu rusak lagi. Publik berhak bertanya: sebenarnya ke mana arah perencanaan dan pengawasan pemerintah?” tegasnya.
Kritik serupa datang dari SU, pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalur tersebut untuk kepentingan pekerjaan dan distribusi barang. Ia menilai kondisi ini bukan hanya merugikan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat luas.
“Biaya operasional naik karena kendaraan cepat rusak, waktu tempuh makin lama, distribusi terganggu. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sampai ke harga kebutuhan pokok. Jalan rusak ini bukan cuma soal aspal, tapi soal ekonomi rakyat,” ujarnya.
Sorotan publik kini mengarah kepada Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Sumsel sebagai pihak yang memegang tanggung jawab langsung atas pengelolaan ruas nasional tersebut. Masyarakat mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi yang terus dialokasikan setiap tahun, namun belum menghasilkan perubahan signifikan dan berkelanjutan.
Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) dinilai menjadi faktor percepatan kerusakan jalan. Truk bertonase berlebih disebut terus melintas tanpa pengendalian tegas, memperparah kondisi infrastruktur yang sudah rapuh.
Di tingkat daerah, masyarakat juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak sekadar berlindung di balik status jalan nasional. Publik menilai kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menekan pemerintah pusat agar penanganan permanen segera direalisasikan.
Desakan warga kini semakin jelas, audit investigatif terhadap penggunaan anggaran jalan nasional, penanganan darurat berbasis konstruksi permanen, penertiban ODOL tanpa kompromi, serta kehadiran langsung pejabat pusat dan daerah untuk menyaksikan kondisi nyata di lapangan.
Bagi masyarakat Sanga Desa dan ribuan pengguna jalan lainnya, persoalan ini telah melampaui sekadar infrastruktur. Ini adalah soal hak dasar warga negara atas keselamatan, akses ekonomi, dan keadilan pembangunan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa langkah konkret, gelombang kekecewaan publik dikhawatirkan akan berkembang menjadi tekanan sosial yang lebih besar. Sebab bagi rakyat di sepanjang Lintas Tengah Sumatera Selatan, janji pembangunan tidak lagi diukur dari pidato dan program di atas kertas, melainkan dari seberapa cepat pemerintah mampu mengubah debu, lumpur, dan lubang menjadi jalan yang benar-benar layak dilalui.(Red).
Editor: Tamrin
