BOGOR,Penasilet.com – Isu serius mencuat terkait dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan ke SDN Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sejumlah orang tua murid melaporkan anak-anak mereka mengalami mual hingga harus dilarikan ke klinik usai menyantap makanan dari program tersebut.
“Kata dokternya ada keracunan makanan,” ujar salah satu orang tua murid yang enggan disebut namanya, Kamis (24/7/2025).
Ia menuntut agar Dapur MBG yang bertanggung jawab di wilayah tersebut diberi sanksi tegas.
“Bupati harus menegur pihak Dapur MBG tersebut. Ini menyangkut kesehatan anak-anak,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Gerhana Jawa Barat, Januardi Manurung, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kasus keracunan seperti ini umumnya terjadi akibat dapur MBG yang tidak higienis dan abai terhadap standar keamanan pangan.
“Kasus ini biasanya dipicu oleh beberapa faktor, seperti dapur MBG yang ditemukan tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, termasuk penggunaan alat pelindung diri yang tidak sesuai dan kondisi dapur yang kotor,” ungkap Januardi Manurung.
Ia menekankan bahwa kasus dugaan keracunan ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bupati Bogor.
“Bupati harus turut menyoroti program MBG, termasuk masalah kebersihan dan keamanan pangan di setiap dapur wilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Januardi Manurung mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, mulai dari perencanaan, verifikasi dapur, hingga pelaksanaan distribusi makanan.
“Dapur yang tidak higienis bisa menjadi sumber bakteri berbahaya yang menyebabkan keracunan makanan. Ini ancaman nyata bagi kesehatan siswa,” ujarnya.
Menurutnya, jika standar kebersihan terus diabaikan, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG akan menurun drastis.
“Kepatuhan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan harus dijadikan prioritas utama,” tegasnya.
Ia meminta Bupati Bogor untuk bertindak cepat dan tegas dalam menangani persoalan ini, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh dapur MBG.
“Diperlukan pengawasan yang lebih ketat, dengan melibatkan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan demi menjamin kualitas program MBG di lapangan,” tutupnya.”(Red)”.
Editor: Tamrin
