MUSI BANYUASIN,Penasilet.com – Kritik terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali mencuat. Ketua ABS Muba, Sujarnik, menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi Pemkab Muba, mulai dari persoalan gagal bayar, pengamanan aset, hingga pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR).
Sujarnik menegaskan, kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pemerintah daerah, melainkan sebagai masukan agar kebijakan dan pengelolaan anggaran ke depan lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.
“Di masa ketika pemerintah sangat membutuhkan ide yang efektif, efisien, dan optimal, kami menyampaikan beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian,” kata Sujarnik dalam pernyataan tertulis kepada Media, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan yang patut dievaluasi serius adalah gagal bayar tahun 2024 yang direalisasikan pada 2025. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan tata kelola keuangan daerah.
“Harapan kami, pengelolaan anggaran ke depan bisa lebih optimal. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jangan sampai terbuang sia-sia dan tidak berujung pada kegagalan,” tegasnya.
Pengamanan Aset Jangan Sekadar Administrasi
Sujarnik juga menyoroti persoalan aset pemerintah daerah. Menurutnya, besarnya nilai aset harus diikuti dengan sistem pengamanan dan penertiban yang memadai.
Ia berharap 2027 menjadi momentum perencanaan yang lebih baik, terutama dalam memastikan aset daerah memiliki kepastian hukum, tercatat dengan baik, serta benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Penertiban aset harus menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan anggaran. Jangan sampai pemerintah memiliki aset, tetapi tidak mampu mengamankan dan memanfaatkannya secara maksimal,” ujarnya.
CSR Perusahaan Dinilai Belum Terpetakan Secara Maksimal
Sorotan paling tajam juga diarahkan pada pengelolaan CSR perusahaan di Muba.
Sujarnik menilai berbagai program CSR memang telah berjalan, namun pemetaan dan implementasinya masih belum maksimal. Bahkan, menurutnya, belum terlihat langkah yang cukup konkret untuk meningkatkan target CSR agar benar-benar terukur dan terpadu.
“Dari tabel realisasi, anggaran APBD Muba sudah dikeluarkan, tetapi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.
ABS Muba, lanjut Sujarnik, bahkan telah menyiapkan sistem berbasis Excel otomatis yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PBB-P2, retribusi gedung, dan CSR.
Sistem tersebut, menurut dia, dapat memetakan perusahaan secara lebih komprehensif, termasuk memberikan bobot berdasarkan karakteristik masing-masing perusahaan.
Website CSR Muba Dinilai Belum Efektif
Sujarnik juga mengkritisi keberadaan website CSR Muba yang dinilai belum memberikan informasi yang cukup untuk mendukung transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, website tersebut seharusnya tidak hanya menjadi etalase informasi, tetapi mampu menyajikan data perusahaan dan kontribusinya secara lengkap.
ABS Muba mengusulkan agar sekitar 84 perusahaan yang terdata dapat menyampaikan laporan CSR setiap tahun secara sistematis, disertai profil perusahaan seperti luas wilayah, tahun berdiri, jumlah karyawan, hingga jumlah dan luas bangunan.
“Data tersebut dapat menjadi indikator bagi Pemda untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” jelas Sujarnik.
Jangan Tunggu 2027 untuk Berbenah
ABS Muba berharap Pemkab Muba tidak menunggu tahun 2027 untuk melakukan pembenahan. Menurut Sujarnik, perencanaan dan pemetaan harus dimulai sejak sekarang agar berbagai persoalan yang sama tidak kembali berulang.
Ia menegaskan, ABS Muba siap memberikan gagasan, sistem, maupun bahan yang dimiliki untuk membantu Pemkab Muba memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan potensi daerah.
“Kami berharap tidak ada yang saling menyalahkan. Muba adalah daerah kita sendiri, tanah kelahiran kita. Kita ingin kabupaten ini menjadi jauh lebih baik,” pungkas Sujarnik.
Bagi ABS Muba, kritik bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan alarm agar kebijakan publik, anggaran, aset, dan CSR benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.(Red).
Editor: Tamrin
