JAKARTA,Penasilet.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali memberi pelajaran penting bagi publik: bahwa korupsi, jika dilakukan di level elite, rupanya tak selalu pantas dihukum berat. Cukup 1 tahun 6 bulan penjara. Ringan, praktis, dan ramah masa depan.
Majelis Hakim Tipikor, dalam persidangan Rabu, 7 Januari 2026, menjatuhkan vonis tersebut kepada Isa Rachmatarwata, mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sebuah putusan yang seolah ingin menenangkan hati terdakwa sekaligus menguji kesabaran akal sehat publik.
Menanggapi vonis “hemat pidana” itu, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih sikap diplomatis nan elegan, pikir-pikir. Bukan karena bingung, melainkan karena perlu waktu mencerna logika hukum yang tampaknya lebih lentur dari karet gelang.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sikap pikir-pikir selama tujuh hari diambil agar JPU dapat menelaah secara menyeluruh pertimbangan Majelis Hakim. Terutama soal pemilihan pasal yang entah bagaimana, berujung pada ancaman pidana minimum paling bersahabat.
Pasal 2 dengan ancaman minimum 4 tahun penjara tampaknya dianggap terlalu “keras”, sehingga Majelis Hakim memilih Pasal 3 yang jauh lebih manusiawi, minimum 1 tahun penjara. Hasilnya? Vonis 1 tahun 6 bulan.
“Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ungkap Kapuspenkum dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/1/2026).
Cukup untuk refleksi singkat, tanpa mengganggu rencana hidup jangka panjang.
Tak berhenti di situ, keadilan versi hemat juga berlaku pada soal uang pengganti. Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak perlu membayar uang pengganti karena kerugian negara tidak dinikmati langsung olehnya.
Sebuah logika yang barangkali bisa menjadi referensi baru, selama tidak “menikmati”, maka kerugian negara hanyalah urusan abstrak.
Padahal, Penuntut Umum menilai putusan tersebut tidak memenuhi dua pertiga dari tuntutan serta terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan pasal. Namun sekali lagi, hukum memang bukan soal rasa keadilan, melainkan soal sudut pandang.
“Kami akan melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan untuk menentukan sikap, termasuk apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak,” ujar Bagus Kusuma, perwakilan Tim Penuntut Umum, dengan nada yang terdengar antara tegas dan pasrah.
Sementara itu, publik kembali belajar bahwa di ruang sidang Tipikor, korupsi bisa terasa ringan, hukuman bisa terasa lunak, dan keadilan, seperti biasa, masih harus sabar menunggu giliran.”(Red)”.
Editor: Tamrin
