PALANGKARAYA,Penasilet.com – Skandal tambang emas ilegal di Kapuas Tengah semakin panas dan viral! Setelah berita mengenai maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) menggunakan excavator menyebar luas, kini muncul pengakuan mengejutkan dari salah satu pemilik lokasi tambang. Dalam rekaman suara yang diterima oleh awak media di Palangkaraya, pemilik tambang meminta agar pemberitaan mengenai aktivitas ilegal di wilayahnya dihapus dan berharap ada solusi agar bisnisnya tetap berjalan.
Yang lebih mengejutkan, dalam rekaman tersebut, ia mengaku telah menyetor uang Rp30 juta per bulan ke Polda Kalimantan Tengah agar tambangnya bisa tetap beroperasi tanpa gangguan. Namun, ketika ditanya siapa oknum aparat yang menerima setoran tersebut, ia tidak bisa menyebutkan nama.
“Saya tiap bulan setor Rp30 juta ke Polda Kalteng biar tambang aman. Tapi kalau tanya siapa orangnya, saya nggak bisa sebut,” ungkapnya dalam rekaman yang kini menjadi bukti kuat dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam bisnis ilegal ini pada Minggu (9/2/2025).
Viral di TVOne, Masyarakat Marah: “Ini Bukti Tambang Ilegal Dibekingi!”
Setelah rekaman ini mencuat, berita tentang dugaan setoran ke Polda Kalteng langsung menjadi viral, termasuk di berbagai media nasional seperti TVOne. Masyarakat semakin geram dan mempertanyakan integritas aparat dalam menangani tambang ilegal.
Januardi Manurung, pengurus DPP AMKI (Advokasi Masyarakat dan Konsumen Indonesia), langsung menanggapi pengakuan ini dengan nada keras.
“Ini bukti nyata bahwa ada dugaan permainan kotor di dalam tubuh aparat! Kalau benar ada setoran seperti ini, Kapolda Kalteng harus segera turun tangan, usut tuntas siapa yang bermain di dalam institusi mereka. Jangan sampai kepolisian malah jadi pelindung tambang ilegal!” tegas Januardi.
Menurutnya, pengakuan pemilik tambang ini hanya puncak gunung es dari sistem ilegal yang telah lama berlangsung di Kalimantan Tengah.
“Selama ini masyarakat hanya bisa menduga-duga, sekarang ada pengakuan langsung dari pemilik tambang. Jika tidak ada tindakan tegas, berarti dugaan masyarakat selama ini benar: tambang ilegal memang dibekingi,” tambahnya.
Pemilik Tambang Minta Berita Dihapus, Ada Tekanan?
Permintaan pemilik tambang agar berita dihapus menimbulkan spekulasi: apakah ia merasa terancam setelah pengakuannya terbongkar? Ataukah ada pihak tertentu yang mendesaknya untuk membungkam pemberitaan?
Seorang wartawan media lokal Palangkaraya yang pertama kali menerima rekaman suara tersebut mengatakan bahwa setelah berita tersebar luas, pemilik tambang mulai panik dan mencari cara agar informasi ini tidak terus berkembang.
“Setelah berita ini naik, dia minta supaya dihapus dan cari solusi. Tapi kalau sudah setor Rp30 juta per bulan ke Polda, solusinya apa? Itu malah menunjukkan ada praktik ilegal yang sudah sistematis,” kata wartawan tersebut.
Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa tambang ilegal di Kapuas Tengah tidak hanya melibatkan pengusaha tambang, tetapi juga oknum-oknum yang seharusnya bertugas menegakkan hukum.
Netizen Murka: “Rakyat Kecil Dihukum, Pemodal Malah Dilindungi?”
Setelah berita ini viral di TVOne dan berbagai platform media sosial, reaksi keras dari publik pun bermunculan.
“Warga yang nambang manual ditangkap, yang pakai excavator malah aman karena setor ke aparat? Ini negara hukum atau negara cukong?” tulis salah satu netizen.
“Kalau benar ada setoran ke Polda, berarti ini mafia terorganisir. Harus ada tindakan dari Mabes Polri!” komentar netizen lainnya.
Banyak pihak mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera turun tangan dan mengusut tuntas kasus ini. Pasalnya, jika benar ada oknum yang menerima setoran, maka hal ini bisa menjadi skandal besar yang mencoreng institusi kepolisian.
DPP AMKI Desak Kapolda Kalteng Buka Suara: “Siapa Oknum Penerima Setoran?”
Januardi Manurung dari DPP AMKI menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
“Kami menantang Kapolda Kalteng untuk transparan. Jika memang institusi mereka bersih, buktikan! Siapa yang menerima setoran Rp30 juta per bulan dari tambang ilegal ini? Jika tidak ada jawaban, maka masyarakat punya alasan kuat untuk percaya bahwa ada permainan kotor di dalam kepolisian,” ujarnya dengan tegas.
Ia juga meminta agar Kapolri segera melakukan audit internal terhadap seluruh aparat di Kalimantan Tengah yang terindikasi terlibat dalam pembekingan tambang ilegal.
“Kami tidak akan diam! Ini bukan hanya soal tambang, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas!” pungkasnya.
Menanti Langkah Tegas Kapolri: Bongkar Mafia Tambang atau Biarkan Berjalan?
Kini, semua mata tertuju pada Kapolri dan Kapolda Kalimantan Tengah. Akankah mereka membongkar siapa oknum yang menerima setoran dari bisnis ilegal ini? Ataukah skandal ini akan dibiarkan berlalu begitu saja, seperti banyak kasus lainnya?
*Masyarakat Kalimantan Tengah dan seluruh rakyat Indonesia menunggu tindakan tegas. Jika hukum memang masih berpihak pada keadilan, maka skandal tambang ilegal ini harus segera diusut dan oknum-oknum yang terlibat harus diseret ke meja hijau!*
Editor: Tamrin
