JAKARTA,Penasilet.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap praktik kejahatan yang melibatkan aparat negara. Di hadapan jajaran menteri serta pimpinan TNI dan Polri, Presiden secara terbuka mengakui masih adanya oknum aparat yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal dan memerintahkan penindakan tanpa kompromi.
Pernyataan keras itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), yang turut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Presiden mengungkapkan bahwa laporan keterlibatan oknum aparat bukan sekadar isu liar, melainkan informasi resmi yang diterima dari internal penegak hukum itu sendiri.
“Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” ujar Prabowo.
Atas temuan tersebut, Presiden secara langsung memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut dan menindak tegas anggotanya yang terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan dan pelanggaran hukum lainnya.
Prabowo menegaskan, aparat negara yang justru menjadi pelindung kejahatan adalah pengkhianat tugas negara dan harus diberi sanksi tanpa pandang bulu.
“Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius,” tegas Presiden.
Lebih jauh, Kepala Negara menekankan pentingnya kejujuran dan keberanian institusi negara dalam melakukan pembenahan internal. Menurutnya, mengakui kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan langkah awal untuk memperbaiki sistem penegakan hukum.
“Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengingatkan agar negara tidak tunduk pada kepentingan korporasi. Ia menegaskan, meski dunia usaha dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, kekuasaan negara tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan bisnis.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” tandas Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan aparat negara dari praktik ilegal, sekaligus menegakkan supremasi hukum dan wibawa negara tanpa kompromi.”(Red)”.
Editor: Tamrin
