Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
Edisi: Senin, 12 Januari 2026
JAKARTA,Penasilet.com – Konon, demi “efisiensi”, sebagian elite politik kembali merindu masa lalu, pilkada tak langsung. Alasannya terdengar manis, biaya mahal, politik uang merajalela, demokrasi terlalu gaduh. Dalihnya rapi, kata-katanya akademis. Tapi publik paham, gula tetap gula meski dibungkus istilah teknokratis.
Mari jujur sejenak. Pilkada langsung memang mahal. Tapi mahalnya demokrasi bukan semata karena rakyat memilih, melainkan karena elite terbiasa membeli. Ketika transaksi dijadikan budaya, apa pun sistemnya akan beraroma sama, uang.
Bedanya hanya alamat transfer. Dulu amplopnya beredar di lorong-lorong dewan; kini menyebar ke kampung-kampung. Masalahnya bukan langsung atau tak langsung, melainkan mental yang tak pernah langsung ke etika.
Elite yang berteriak “efisiensi” seolah lupa bahwa biaya politik membengkak karena partai mematok mahar, logistik kampanye dijadikan proyek, dan jabatan diperlakukan seperti saham. Lalu solusi yang ditawarkan?
Mengembalikan pemilihan ke ruang tertutup—agar “lebih tertib”. Tertib bagi siapa? Rapi untuk siapa? Demokrasi yang dirapikan terlalu rapi biasanya bukan sedang dibenahi, melainkan disingkirkan dari mata publik.
Ironinya, politik uang dijadikan kambing hitam untuk menutup fakta yang lebih telanjang: ada ego kekuasaan yang tersinggung oleh suara rakyat. Rakyat dianggap ribet, mahal, dan berisik. Padahal yang ribet itu akuntabilitas; yang mahal itu integritas; yang berisik itu nurani publik ketika dikhianati.
Pilkada tak langsung dijual sebagai obat mujarab. Padahal itu hanya memindahkan apoteknya. Uang tetap beredar, hanya jalurnya dipersempit. Dari banyak tangan ke segelintir tangan. Dari kampung ke ruang rapat. Dari pengawasan publik ke kesepakatan privat.
Jika tujuan utamanya benar-benar memberantas politik uang, mestinya yang dibenahi adalah penegakan hukum, pendanaan partai yang transparan, rekrutmen kader yang meritokratik, dan sanksi yang mematikan karier politik pelanggar, bukan mematikan hak pilih rakyat.
Jangan-jangan, yang ingin “dihemat” bukan biaya negara, melainkan biaya tawar-menawar dengan pemilih. Lebih praktis bernegosiasi dengan sedikit orang ketimbang berdebat dengan jutaan suara. Lebih nyaman menyebutnya efisiensi ketimbang mengaku alergi pada kontrol publik.
Akhirnya, polemik pilkada langsung versus tak langsung ini hanyalah perdebatan sistem, bukan perbaikan kualitas. Sistem tanpa kualitas hanyalah panggung baru untuk lakon lama. Demokrasi bukan soal jalur memilih, melainkan keberanian elite untuk dipilih tanpa membeli dan siap kalah tanpa menyandera.
Jika elite benar-benar ingin memperbaiki kualitas, mulailah dari cermin, bukan dari menggeser bilik suara. Karena masalah demokrasi kita bukan di tangan rakyat yang mencoblos, melainkan di tangan elite yang tak pernah berhenti menghitung.
Penulis: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Politik
#Opini_Publik
#Sorot_Media
