Bogor.Penasilet.com, -Media Penasilet.com akan dorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi agar bisa turun untuk meng audit dan memeriksa Desa – Desa di Indonesia terkait Anggaran yang masuk ke Pemerintahan Desa.
Menurut Pimpinan Redaksi media Penasilet.com sekaligus aktivis Januardi Manurung akan membuat surat yang ditujukan kepada Dua lembaga yaitu BPK dan KPK dengan maksud agar Dua lembaga tersebut bisa meng audit dan memeriksa pemerintah Desa diseluruh Indonesia terkait pengunaan dan pengelola anggaran.
Menurut saya anggaran yang turun ke Desa – Desa cukup besar mulai dari Dana Desa (DD) terus juga ada program Satu Miliar Satu Desa,(SAMISADE) di Kabupaten Bogor. Dan kedua program pemerintah menjadi Bancakan ketika sudah turun ke Desa.”Kata Januardi Manurung.
Lebih lanjut Januardi Manurung mensinyalir program bantuan Keuangan pusat Dana Desa menjadi lahan Korupsi baru di tingkat daerah jelasnya pemerintahan desa meski tidak semua Kepala Desa Korup yang saya katakan itu Oknum ya.
Selain itu juga saya sering simak juga Informasi diwilayah Bogor ada program Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE) bantuan Keuangan untuk infrastruktur Desa yang menjadi lahan bagi bagi projek antara Oknum Kades – TPK sehingga menimbulkan sesuatu yang merugikan negara dengan cara me Mark Up anggaran melalui permainan bahan material bangunan tidak sesuai Spesifikasi dan Standarisasi aturan yang sudah jelas petunjuk tekhnisnya dalam aturan program Samisade.”Imbuh Januardi Manurung.
Dan ini rame di media Cetak – Online terkait program Samisade banyak menuai keritik dan pemberitaan, seperti Oknum Kades , TPK bermain Mark Up seperti mengurangi Semen pada adukan cor , terus Pasir menggunakan Pasir Geplo dan mengurangi ukuran Panjang , Lebar , Tebal. Ada juga kata dia (Januardi.red-) itu kan pencairan anggarannya Dua kali tahap I (Satu) sekian persen , nanti tahap II (Dua) sekian persen. Yang aneh tahap I sudah selesai dan ada juga tahap I dan tahap II disekaliguskan pengerjaannya, pertanyaannya kok bisa tahap II dikerjakan ditahap I kan Anggarannya belum turun. Saya melihat ini rawan penyimpangan anggaran oleh Oknum Kades, bukan programnya yang tidak bagus tapi para pengguna dan pengelola anggarannya yang tidak bagus.”Tandasnya. (Marco)
