LSM KPK RI Ungkap Data Dana BOS SMAN 1 Jatisari 2021–2025: Anggaran Miliaran, Penggunaan Tak Jelas?
Karawang, penasilet.com 12 Mei 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (KPK RI) Provinsi Jawa Barat resmi mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Jatisari, Kabupaten Karawang. Langkah ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan data rinci penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2021–2025 yang menunjukkan aliran dana mencapai puluhan miliar rupiah, namun memiliki pola pengeluaran yang mencurigakan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Surat bernomor 189/KIP/DANABOS/SMAN 1JATISARI/KPK RI JABAR/V/2026 yang ditandatangani Ketua DPD, Januardi Manurung, meminta akses lengkap dokumen pendukung, mulai dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), buku pembantu pajak, daftar inventaris barang, hingga laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun sesuai standar Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPLAH). LSM ini juga menyoroti potensi penerimaan uang tidak resmi dari siswa atau orang tua yang tidak tercatat dalam laporan keuangan resmi.
Dasar hukum permohonan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 yang mewajibkan pengelolaan dana BOS dilakukan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data Dana BOS 2021–2025: Miliaran Mengalir, Pos Pengeluaran Berfluktuasi Ekstrem
Berdasarkan data yang diperoleh, total dana BOS yang masuk ke rekening SMAN 1 Jatisari selama lima tahun mencapai lebih dari Rp 9,9 miliar rupiah, dengan rincian realisasi yang menimbulkan banyak pertanyaan:
Tahun 2021 | Total Diterima: Rp 2.085.902.000
– Tahap 1: Rp 630.654.000 | Cair 08 Maret | Terbesar: Pemeliharaan Rp 237 Juta, Alat Multimedia Rp 105 Juta
– Tahap 2: Rp 841.472.000 | Cair 06 Mei | Anomali: Pengembangan perpustakaan melonjak drastis jadi Rp 389 Juta
– Tahap 3: Rp 613.776.000 | Cair 08 Oktober | Kembali ke pola: Pemeliharaan Rp 200 Juta, Asesmen Rp 135 Juta
Tahun 2022 | Total Diterima: Rp 2.045.920.000
– Tahap 1: Rp 613.776.000 | Cair 17 Februari | Administrasi sekolah membengkak jadi Rp 125 Juta
– Tahap 2: Rp 818.368.000 | Cair 09 Juni | Lagi-lagi perpustakaan: Rp 306 Juta, padahal sebelumnya rendah
– Tahap 3: Rp 613.776.000 | Cair 13 Oktober | Administrasi kembali tinggi: Rp 112 Juta
Tahun 2023 | Total Diterima: Rp 1.957.760.000
– Tahap 1: Rp 978.880.000 | Cair 21 Maret | Administrasi melonjak tajam ke Rp 274 Juta, Perpustakaan Rp 259 Juta
– Tahap 2: Rp 978.880.000 | Cair 25 Juli | Paling Mencurigakan: Administrasi sekolah tembus Rp 405 Juta, hampir separuh total anggaran tahap ini
Tahun 2024 | Total Diterima: Rp 1.950.160.000
– Tahap 1: Rp 975.080.000 | Cair 18 Januari | Pemeliharaan sarana prasarana membesar jadi Rp 305 Juta
– Tahap 2: Rp 975.080.000 | Cair 09 Agustus | Administrasi masih tinggi: Rp 340 Juta
Tahun 2025 | Total Diterima: Rp 1.950.160.000
– Tahap 1: Rp 975.080.000 | Cair 22 Januari | Administrasi Rp 271 Juta, Pemeliharaan Rp 267 Juta
– Tahap 2: Rp 975.080.000 | Cair 08 Agustus | Puncak Pengeluaran: Pemeliharaan tembus Rp 371 Juta, Administrasi Rp 306 Juta
Poin Sorotan Kritis:
1. Pos Pengembangan Perpustakaan berubah drastis dari Rp 0 menjadi ratusan juta dalam waktu singkat tanpa penjelasan rencana kerja.
2. Pos Administrasi Sekolah membengkak tidak wajar, dari puluhan juta melonjak hingga Rp 405 Juta dalam satu tahap pencairan.
3. Pos Pemeliharaan Sarana konsisten menyedot anggaran terbesar, namun belum ada bukti fisik atau laporan teknis yang mendukung pekerjaan apa saja yang dilakukan.
4. Tidak ada pengeluaran untuk pembayaran honor, padahal aturan memperbolehkan untuk tenaga pendukung.
Dasar Hukum & Sanksi: Penolakan atau Penyimpangan Berujung Pidana
LSM KPK RI menegaskan bahwa permintaan ini bukan sekadar prosedur, melainkan hak publik yang dilindungi undang-undang. Setiap penolakan atau ketidaksesuaian data memiliki konsekuensi hukum berat:
UU No. 14 Tahun 2008 – Keterbukaan Informasi Publik
– Pasal 11: Sekolah sebagai Badan Publik WAJIB menyerahkan dokumen yang diminta.
– Pasal 24: Menolak memberikan informasi = Sanksi administratif, pembebasan jabatan, hingga tuntutan pidana jika merugikan negara.
UU No. 31 Tahun 1999 – Pemberantasan Korupsi
– Pasal 2: Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, fiktif, atau memperkaya diri sendiri = Pidana Penjara 4–20 Tahun + Denda Rp 200 Juta – Rp 1 Miliar.
– Pasal 12: Memberikan data palsu atau menyembunyikan dokumen = Pidana Penjara maksimal 7 Tahun.
Permendikbud No. 8 Tahun 2020 – Pedoman BOS
– Pasal 15 & 29: Kepala Sekolah bertanggung jawab mutlak. Jika ada penyimpangan, wajib mengembalikan uang negara dan dikenai sanksi disiplin hingga pidana.
Januardi Manurung menegaskan, “Anggaran pendidikan adalah uang rakyat. Kami tidak akan diam jika ada indikasi penyalahgunaan. Data ini baru permulaan; kami tunggu dokumen asli dan bukti pendukung dari SMAN 1 Jatisari dalam waktu paling lambat 10 hari kerja sesuai aturan. Jika tidak ada tanggapan, langkah hukum ke tingkat penyidikan akan segera kami lanjutkan.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMAN 1 Jatisari belum memberikan keterangan apa pun terkait aliran dana miliaran rupiah ini. Masyarakat pun kini menanti kejelasan: kemana sebenarnya uang operasional sekolah senilai hampir Rp 10 miliar itu habis digunakan?
*Red*
