JAKARTA,Penasilet.com – Advokat Inuar Epindi, S.H. memberikan tanggapan tegas atas Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3644/PAN.W27-A5/HK2.6/IX/2025, terkait keberatan terhadap pencantuman frasa “melewati batas penyerahan kontra memori banding” dalam tanda terima dokumen elektronik perkara Nomor: 143/Pdt.G/2025/PA.Tgsrs.
Dalam surat jawabannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keterlambatan administratif tercatat berdasarkan sistem e-Court, dengan merujuk pada SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 sebagai instrumen pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022. MA menekankan bahwa tolok ukur penerimaan dokumen adalah tanggal unggah dalam sistem e-Court, bukan tanggal penyusunan atau penyerahan fisik.
Namun, Inuar Epindi menilai penerapan SK KMA tersebut tidak dapat disejajarkan dengan hukum acara.
“SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 a quo hanyalah beschikking yang bersifat administratif internal, bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat pihak di luar lingkungan Mahkamah Agung. Tidak sepatutnya keberlakuannya meniadakan hak hukum Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 1947,” tegas Inuar kepada Media pada Kamis (2/10/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan asas lex superior derogat legi inferiori dan lex specialis derogat legi generali, bahwa peraturan internal tidak dapat mengesampingkan undang-undang.
Menurutnya, akibat pencantuman frasa “melewati batas waktu” pada tanda terima tanggal 28 Agustus 2025, hak hukum kliennya sebagai Terbanding dirugikan. Pasalnya, dokumen kontra memori banding yang diajukan tidak tercatat dalam sistem e-Court, sehingga turut menghambat pengunggahan dokumen penting lain dalam proses banding.
Inuar menegaskan, berdasarkan hukum acara yang berlaku, pihak Terbanding masih dalam tenggat waktu 14 hari sejak diterimanya memori banding. Dengan demikian, pencantuman frasa “melewati batas penyerahan” dianggap tidak tepat dan berpotensi menghilangkan hak konstitusional pencari keadilan.
“Atas dasar kepastian hukum dan perlindungan hak pencari keadilan, kami menilai bijak apabila frasa tersebut dikoreksi menjadi diterima saja, tanpa tambahan keterangan yang merugikan hak hukum pihak Terbanding,” pungkasnya.
Inuar menutup dengan mengingatkan amanat Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan wajib membantu pencari keadilan serta mengatasi hambatan demi tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”(Red)”.
Editor: Tamrin
