KARAWANG,Penasilet.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (KPK-RI) Provinsi Jawa Barat resmi melaporkan dugaan pelanggaran terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, kepada Polres Karawang, Senin (9/11/2026).
Laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 0267/DPD-KPK-RI/JABAR/XI/2026 dan diterima langsung oleh Bripda Lucky selaku staf di lingkungan Polres Karawang.
Ketua DPD KPK-RI Provinsi Jawa Barat, Januardi Manurung, menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bentuk keseriusan lembaganya dalam mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan di lingkungan badan publik.
Menurut Januardi, persoalan ini bermula ketika pihaknya mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kecamatan Majalaya pada 21 September 2026. Dokumen yang diminta meliputi perencanaan, anggaran, serta laporan kinerja Kecamatan Majalaya untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025.
Namun, jawaban yang diterima pada 1 Oktober 2026 melalui surat nomor 500.11.12/538/Kec hanya berupa tautan internet. Ironisnya, sebagian besar dokumen yang dibutuhkan disebut tidak tersedia, tidak dapat diakses, atau tidak disajikan secara lengkap.
DPD KPK-RI kemudian mengajukan keberatan secara resmi pada 23 Oktober 2026. Akan tetapi, hingga surat balasan berikutnya tertanggal 4 November 2026 diterima, dokumen yang dimohonkan belum juga diberikan secara utuh.
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas administratif. Badan publik memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan dan memberikan informasi yang menjadi hak masyarakat. Jangan sampai hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran dan kinerja pemerintahan justru terhambat oleh birokrasi yang tidak transparan,” tegas Januardi.
Ia menilai, persoalan tersebut harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh. Menurutnya, apabila terdapat dugaan kesengajaan menghambat keterbukaan informasi atau indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, aparat penegak hukum harus berani menelusurinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pengaduannya, DPD KPK-RI turut mencantumkan sejumlah dasar hukum, antara lain UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), serta ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sejumlah dokumen pendukung juga telah diserahkan sebagai bahan awal pemeriksaan, meliputi surat permohonan informasi publik, jawaban PPID Kecamatan Majalaya, surat keberatan, serta surat balasan pihak kecamatan.
Januardi menegaskan, laporan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan upaya meminta aparat penegak hukum menguji secara profesional apakah terdapat pelanggaran hukum dalam persoalan tersebut.
“Jangan alergi terhadap transparansi. Uang yang dikelola pemerintah merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk menghindari pemeriksaan. Namun, jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai hukum,” ujarnya.
DPD KPK-RI Provinsi Jawa Barat berharap Kapolres Karawang segera menindaklanjuti laporan tersebut, melakukan verifikasi terhadap dokumen dan keterangan para pihak, serta mengusut apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Bagi DPD KPK-RI, keterbukaan informasi bukan pilihan bagi badan publik, melainkan kewajiban. Transparansi adalah fondasi pemerintahan yang bersih, sedangkan akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang tidak boleh ditawar.(Red)
Editor: Tamrin
