Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Redaksi Penasilet.com
Edisi: Kamis 18 Desember 2025
JAKARTA,Penasilet.com – Pengelolaan Dana Desa kembali menjadi sorotan tajam. Bukan tanpa alasan, data Kejaksaan mencatat hingga Agustus 2025 terdapat sedikitnya 489 kasus korupsi di tingkat desa. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah cermin buram bahwa uang rakyat yang seharusnya menjadi motor pembangunan justru tersendat di simpul paling dasar pemerintahan.
Masalah utamanya klasik namun krusial, ketidaktransparanan pemerintah desa dalam perencanaan, penggunaan, hingga laporan realisasi anggaran. Warga desa, yang mestinya menjadi pemilik sah anggaran, justru paling sedikit mendapatkan informasi. Musyawarah desa kerap hanya formalitas, papan informasi anggaran sering tak pernah diperbarui, dan laporan realisasi lebih sering beredar di atas kertas ketimbang di hadapan publik.
Ketika transparansi absen, penyimpangan hadir tanpa diundang. Di level desa, anggaran kecil bertemu dengan pengawasan yang longgar, kombinasi sempurna bagi tumbuhnya praktik korupsi. Tidak mengherankan jika desa menjadi salah satu titik paling rawan dalam rantai tata kelola anggaran nasional.
Di tengah situasi itu, Kejaksaan mengambil langkah berbeda melalui Program Jaksa Jaga Desa (Jaga Desa). Ini bukan operasi tangkap tangan, bukan pula pendekatan represif yang menunggu kesalahan terjadi. Kejaksaan Agung memilih jalur pencegahan, turun langsung ke desa untuk mendampingi aparatur memahami tata kelola, alur anggaran, hingga risiko hukum yang mengintai.
Pendekatannya tegas namun membumi, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi memastikan uang publik tidak diseret ke wilayah abu-abu. Aparatur desa dibimbing agar tidak terjebak pada praktik yang selama ini dianggap “kebiasaan”, padahal jelas bertentangan dengan aturan.
Langkah ini penting, sebab pemberantasan korupsi tidak selalu dimulai dari ruang sidang dan palu hakim. Kadang ia dimulai dari balai desa, dari papan informasi yang benar-benar terbuka, dari musyawarah yang tidak sekadar seremoni, dan dari keberanian pemerintah desa untuk jujur terhadap warganya sendiri.
Jika desa mampu menjaga transparansi sejak awal, maka dana publik tidak hanya terselamatkan, tetapi benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata.
Di titik itulah integritas bukan slogan, melainkan fondasi yang membuat desa benar-benar menjadi ujung tombak kemajuan, bukan halaman belakang praktik korupsi.
Penulis: Redaksi Penasilet.com
Editor : Tamrin
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
