KARAWANG,Penasilet.com — Pernyataan mengejutkan Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Aris Purwanto, di Media Online NasionalPublik.com beberapa hari lalu, kini menjadi bola panas yang mengguncang publik dan birokrasi.
Dalam pernyataannya, Aris menyebut ada “faktor eks” yang memengaruhi dugaan praktik jual beli proyek di lingkungan Dinas PUPR. Ia bahkan menyebut adanya “lingkaran” yang membuat dirinya tak berdaya menghadapi sistem yang telah berjalan.
Pernyataan itu sontak membuat publik tersentak. Masyarakat menilai, pernyataan seorang pejabat struktural sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu justru menguatkan dugaan adanya “lingkaran setan proyek” – praktik kotor yang selama ini menjadi rahasia umum di balik proyek-proyek PUPR Karawang.
Sumber internal dan pengamat menduga, sistem tersebut berjalan bak “mesin pungli terselubung”, di mana para pemborong harus menyetor fee proyek kepada pihak tertentu agar bisa mendapatkan pekerjaan. Ujungnya, kualitas proyek publik menurun, karena sebagian anggaran diduga “dipangkas” untuk kepentingan oknum yang berada dalam lingkaran itu.
Asep Agustian S.H., Klarifikasi Setengah Hati: “Lingkaran” Jadi “Pentahelix”
Beberapa hari kemudian, Aris mencoba mengklarifikasi ucapannya dengan menyebut istilah “lingkaran” yang ia maksud sebenarnya adalah konsep pentahelix, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam pembangunan daerah. Namun klarifikasi itu justru dinilai ngawur dan tidak nyambung oleh kalangan praktisi hukum.
Praktisi Hukum Asep Agustian: “Publik Butuh Kebenaran, Bukan Alasan Ngawur!”
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, SH, MH, dengan nada keras menilai klarifikasi Aris Purwanto hanyalah “alasan pembenaran belaka”.
“Katanya dia doktor dan akademisi. Masa ngomongnya seperti itu di depan wartawan? Apa hubungannya istilah ‘lingkaran’ dengan ‘pentahelix’? Itu jelas keceplosan! Jangan mencari pembenaran. Publik butuh kebenaran, bukan alasan ngawur,” tegas Asep kepada media Senin (3/11/2025).
Asep yang akrab disapa Askun menegaskan, Bidang SDA PUPR Karawang memang kerap menjadi sarang sorotan publik karena aroma dugaan praktik jual beli proyek.
“Bupati harus turun tangan. Evaluasi Kabid SDA! Pastikan benar tidaknya praktik kotor itu. Kalau benar ada setoran, yang dirugikan rakyat. Kualitas proyek pasti hancur,” ujarnya.
Desakan untuk APH: “Jangan Tutup Mata, Berani Tidak pihak Pidsus Kejari Karawang?”
Askun juga menantang Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Pidsus Kejaksaan Negeri Karawang, agar tidak berdiam diri menghadapi persoalan serius ini.
“Pidsus Kejari berani gak nih? Kalau diam, publik pasti curiga. Jangan-jangan ada apa-apa di balik diamnya mereka,” sentilnya tajam.
Bahkan, Askun secara blak-blakan menyinggung soal dugaan adanya “oknum perempuan” di lingkungan PUPR Karawang yang bertugas menarik fee proyek dari para kontraktor.
“Ayo kita buka-bukaan siapa wanita yang jadi perantara fee proyek itu. Ini jelas lingkaran setan! Kalau APH tidak berani periksa, berarti pentahelix yang dimaksud Aris itu ya ‘pentahelix korupsi’,” sindirnya.
Peringatan untuk Pejabat PUPR: “Jangan Main-main dengan Bupati Aep!”
Dalam pernyataannya, Askun juga memperingatkan para pejabat Dinas PUPR agar tidak main-main dengan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang dikenal paham detail pekerjaan konstruksi karena berlatar belakang pengusaha.
“Bupati Aep paham betul soal proyek. Jangan coba-coba akali dia. Kalau berani main proyek, tunggu saja mutasi besar-besaran,” ancamnya.
Ia menambahkan, sejak Aris menjabat Kabid SDA, isu miring tak pernah berhenti menimpa bidang yang dipimpinnya.
“Kabid ini dikasih hati malah minta jantung. Kalau merasa bersih, kenapa terus disorot media? PUPR jadi ramai terus gara-gara dia,” cetus Askun.
Penutup: “Kalau Tak Diusut, Publik Akan Anggap Ada Pentahelix APH dan PUPR”
Askun menutup dengan sindiran pedas:
“Kalau kasus ini tidak diusut APH, berarti memang ada pentahelix antara Kabid SDA PUPR dengan APH itu sendiri. Jadi, publik tinggal menunggu, siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang justru menjaga lingkaran setan itu tetap hidup,” tegasnya.
🟥 Catatan Redaksi:
Pernyataan Aris Purwanto di media telah menimbulkan kegaduhan serius yang patut diusut secara tuntas. Dugaan jual beli proyek bukan hanya pelanggaran etika birokrasi, tetapi juga berpotensi melanggar hukum sebagaimana diatur dalam:
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (suap dan gratifikasi),
serta Pasal 3 dan 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Publik menanti keberanian aparat hukum, apakah hukum benar tegak di Karawang, atau justru ikut larut dalam lingkaran setan proyek yang makin menjerat moral birokrasi.”(Red)”.
Editor: Tamrin
