Kesejahteraan Birokrasi Naik, Rakyat Tetap Terpuruk: Ada Apa dengan Anggaran?

Foto: Ilustrasi

Oleh: Tim Redaksi

JAKARTA,Penasilet.comSelasa, (10/9/2025) – Transparansi anggaran bukanlah sekadar jargon birokrasi atau pilihan politis yang bisa ditawar. Ia adalah kewajiban konstitusional pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Namun realitas hari ini memperlihatkan fakta pahit: praktik transparansi masih jauh panggang dari api. Rakyat hanya disuguhi seremonial laporan, bukan data yang jujur, akurat, dan mudah diakses.

Pertanyaan klasik pun terus bergema di tengah masyarakat: “Kenapa dan ada apa?”
Pasalnya, alokasi anggaran terbesar masih dikuasai oleh belanja pegawai dan birokrasi, bukan untuk pelayanan publik yang nyata. Jalan tetap berlubang, fasilitas kesehatan minim, kualitas pendidikan stagnan. Sementara itu, gaji, tunjangan, dan honorarium aparat birokrasi terus melonjak setiap tahun.

Jika pemerintah bersikeras mengklaim bahwa anggaran digunakan demi kepentingan rakyat, maka logika sehat bertanya: mengapa hasilnya tidak dirasakan oleh rakyat itu sendiri? Mengapa kesejahteraan rakyat tertinggal, sementara kesejahteraan birokrasi justru melonjak?

Masyarakat berhak tahu dan wajib diberi tahu. Bukan hanya karena transparansi adalah bagian dari prinsip good governance, tetapi juga karena uang yang dikelola adalah uang rakyat. Setiap rupiah anggaran adalah keringat, pajak, dan sumber daya yang diperas dari rakyat.

Keterbukaan bukan sekadar formalitas laporan tahunan yang tebal dan membosankan. Keterbukaan harus hadir dalam bentuk data yang dapat diakses publik, mudah dipahami, dan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi yang nyata akan menjadi alat kontrol sosial agar pejabat tak sewenang-wenang mempermainkan anggaran.

Jika keterbukaan terus diabaikan, jangan salahkan rakyat ketika kepercayaan kepada negara makin luntur. Ketertutupan adalah jalan pintas menuju krisis legitimasi. Dan krisis itu ibarat bom waktu: bisa meledak kapan saja, menghancurkan fondasi kepercayaan antara rakyat dan pemerintah.

Negara yang abai pada transparansi anggaran sesungguhnya sedang menulis naskah kehancurannya sendiri“.

Penulis: Tim Redaksi
Editor. : Tamrin

#Catatan
#Redaksi
#Editorial
#Opini
#Publik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!