Penasilet.com , CIBINONG | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin menegaskan bahwa kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Gedung DPMPTSP Kabupaten Cibinong, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, murah dan mudah. Hal itu diungkapkan Sekda Burhanudin saat memimpin rapat koordinasi operasional MPP Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Aula Gedung BJB Cibinong, pada Senin (29/4/24).
Sebagai informasi, sebanyak 23 tenant pelayanan publik yang ada di MPP Kabupaten Bogor baik dari Perangkat Daerah (PD) juga instansi vertikal dan BUMD Kabupaten Bogor yakni layanan Diskop UKM, Disdukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Polres Bogor, Kantor Imigrasi Kelas I, Perumda Tirta Kahuripan, PT Taspen Kantor Cabang Bogor, Kantor Pertanahan 1 dan 2 Kabupaten Bogor, BPOM Kabupaten Bogor, Samsat Bappenda Provinsi Jawa Barat, Bappenda Kabupaten Bogor. Selanjutnya, ada Bank BJB Cabang Cibinong, Kementerian Agama, Pos Indonesia, Balai pelayanan perlindungan pekerjaan migra indonesia. Kejaksaan Negeri Cibinong, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Sayaga Wisata, BNN Kabupaten Bogor dan lainnya, dengan jam operasional dari 08.30 WIB s/d 15.30 WIB.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, dihadirkannya MPP ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga bukan hanya masyarakat yang senang, pemerintah sebagai pelayan masyarakat juga senang karena adanya MPP ini bisa mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak, retribusi bahkan meningkatnya investasi di Kabupaten Bogor.
“Dengan MPP ini semua stakeholder yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa terintegrasi. Tentunya layanan bisa jadi cepat, tepat mudah, dan murah,” terang Sekda Burhanudin
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan menyampaikan, bahwa Mall Pelayanan Publik merupakan komitmen antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Pemerintah Pusat dalam memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Katanya, MPP ini rencananya akan dilaunching pada 22 Mei 2024 mendatang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542.
“Alhamdulilah beberapa tenant hari ini sudah mulai melakukan simulasi operasional layanan yang dibuka sejak pukul 08.00 WIB. Animo masyarakat cukup tinggi, seperti pelayanan Disdukcapil, Imigrasi, Bappenda, Bank BJB, mudah-mudahan ikhtiar yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik,” tegas Irwan Purnawan. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)
*SIARAN PERS*
*TIM KOMUNIKASI DAN MEDIA WORLD WATER FORUM KE-10*
*NO.25/SP/TKM-
*UNTUK DITERBITKAN SEGERA*
*Indonesia Dorong Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum ke-10*
*Jakarta, 30 April 2024*– Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan Global Water Fund di ajang World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada 18–25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.
Koordinator Subtema Pembiayaan Air Berkelanjutan World Water Forum ke-10 sekaligus Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menjelaskan bahwa Global Water Fund sangat penting untuk merespons ketimpangan anggaran dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi semua pada 2030.
“Saat ini, terdapat 2.2 miliar masyarakat di dunia yang tidak dapat mengakses air bersih. Global Water Fund yang diproyeksikan untuk kebutuhan infrastruktur air, mitigasi krisis atau bencana terkait air, adaptasi perubahan iklim, serta mekanisme pemantauan, akan menjadi langkah nyata mengatasi masalah air dunia,” ujar Herry di Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Pemerintah Indonesia pun telah membentuk Indonesian Water Fund (IWF) sebagai upaya mendorong investasi dan penyediaan air bersih di seluruh Indonesia. “IWF diperkirakan akan mengoperasikan pendanaan hingga USD1 milyar untuk proyek air bersih,” tambah dia.
Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah menambahkan bahwa hasil diskusi terkait pembiayaan air berkelanjutan dan inisiasi Global Water Fund akan menjadi concept note yang akan dibawa dan dielaborasikan pada World Water Forum ke-10 di Bali. Tiga proses utama pada forum adalah politik, regional, dan tematik.
Sementara Direktur Pusat Pendanaan Iklim dan Kebijakan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Boby Wahyu Hernawan mengatakan pentingnya belajar dari pengalaman Pandemic Fund dan Green Climate Fund jika usulan pembentukan Global Water Fund disepakati di World Water Forum ke-10.
“Merespons ancaman krisis air dengan pembangunan arsitektur pembiayaan global adalah langkah preventif yang tepat. Kesiapan dan mawas diri adalah kunci. Pandemi mengajarkan kita bahwa biaya atas ketidaksiapan akan jauh lebih tinggi,” katanya.
Pemerintah Indonesia mengusung empat misi penting dalam forum air internasional terbesar di dunia World Water Forum ke-10. Keempat misi tersebut, yakni kehadiran jaringan terpusat di kawasan Asia Pasifik yang khusus ditujukan pada isu ketahanan air, perubahan iklim, dan penelitian lingkungan.
Selanjutnya, menciptakan hubungan dengan institusi, akademisi, organisasi penelitian, serta lembaga internasional lainnya. Ketiga, kehadiran konsorsium yang berfokus pada pusat data.
Terakhir, mengoordinasikan serta mengimplementasikan berbagai upaya multipihak untuk menciptakan sebuah deklarasi atau inisiatif terkait permasalahan air dunia. Selain itu, pemerintah juga mendorong penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum ke-10 untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air. (Firda Puri/TR/Elvira Inda Sari)
***
Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.
*Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo – Usman Kansong (0816785320).|mco
Berita Terkait
Post Views: 263
