BOJONEGORO,Penasilet.com – Proyek pembangunan irigasi di Desa Krangkong, Kabupaten Bojonegoro, yang disebut bersumber dari PPK UPT SDA Wilayah Sungai Bengawan Solo, menuai kritik keras dari masyarakat. Sejak awal pelaksanaan, proyek ini dinilai tidak transparan dan mengabaikan prinsip dasar keterbukaan publik, menyusul ketiadaan papan nama kegiatan di lokasi pekerjaan.
Absennya papan informasi proyek membuat warga tidak dapat mengakses data krusial, mulai dari nilai anggaran, identitas kontraktor pelaksana, hingga jangka waktu pengerjaan. Kondisi ini bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, sekaligus memunculkan dugaan kuat bahwa proyek tersebut dijalankan tanpa keterbukaan, yang oleh warga disebut bak “proyek siluman”.
“Ini Proyek Siluman, tidak ada papan informasi proyek,” ungkap salah warga yang enggan menyebutkan namanya kepada Tim Liputan pada Sabtu (13/12/2025).
Fenomena proyek ini kian menguat ketika warga menyoroti kualitas pekerjaan fisik di lapangan. Hasil pengecoran dinilai tidak maksimal, terlihat banyak rongga dan lubang di sela-sela besi setelah pengecoran.
“Metode pengerjaannya masih mengandalkan alat manual sederhana juga memicu keraguan terhadap mutu dan daya tahan struktur beton,” tambahnya.
Tak hanya itu, ketebalan beton yang tampak tipis dan tidak merata memperkuat kekhawatiran warga. Material wiremesh yang digunakan terlihat berkarat dan diduga merupakan material bekas, sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait kepatuhan kontraktor terhadap spesifikasi teknis yang semestinya menjadi standar mutlak proyek infrastruktur.
Sejumlah warga menduga proyek ini berada di bawah kewenangan SDA Kabupaten Bojonegoro. Namun, mereka menyayangkan hasil pekerjaan yang dinilai jauh dari standar kualitas proyek yang dibiayai anggaran negara. Warga mendesak dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh, baik secara administratif maupun teknis.
“Kami sangat sayangkan proyek vital bagi masyarakat di kerjakan asal-asalan seperti ini,” kata warga lainnya.
Menurut warga, lemahnya pengawasan lapangan membuka ruang bagi praktik penghematan biaya oleh oknum kontraktor dengan mengorbankan kualitas. Jika dugaan tersebut benar, praktik demikian dinilai merugikan kepentingan publik dan berpotensi mengganggu fungsi irigasi yang menjadi penopang utama sektor pertanian desa.
Masyarakat menuntut klarifikasi terbuka dari instansi berwenang dan kontraktor pelaksana. Evaluasi teknis, audit kualitas, serta tindakan tegas dinilai mendesak agar proyek ini tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pembangunan infrastruktur daerah.
Warga mengingatkan, jika temuan-temuan di lapangan dibiarkan tanpa tindak lanjut, proyek irigasi yang seharusnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani justru berisiko berujung pada pemborosan anggaran serta kerusakan dini. Transparansi, pengawasan ketat, dan penegakan standar mutu menjadi tuntutan mutlak agar uang negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata.”(Tim/Red)”.
Editor: Tamrin
