Karawang-Jawa Barat,Penasilet.com – Januardi Manurung, Ketua LSM Gerhana Indonesia sekaligus Ketua DPD Jawa Barat, mempelopori pertemuan tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membahas dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran pemerintah di Karawang. Fokus utama pertemuan ini mencakup sektor pendidikan, desa, dinas-dinas pemerintahan, hingga peran DPRD dalam pengawasan kebijakan.
Pertemuan yang berlangsung di Karawang ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal LSM AMKI, Yudi, serta Ketua Umum LSM P’Na, Vandi Tuankotta. Ketiga LSM sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah harus menjadi prioritas agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
*Kronologi dan Latar Belakang Isu*
Januardi Manurung, yang dikenal sebagai aktivis sosial dengan perhatian besar terhadap pengelolaan anggaran publik, menginisiasi pertemuan ini setelah menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait dugaan ketidakefektifan penggunaan anggaran di Dinas Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja.
“Kami melihat adanya kejanggalan dalam realisasi anggaran di sektor ketenagakerjaan dan imigrasi. Banyak program yang tidak berjalan maksimal, sementara dana yang dialokasikan cukup besar,” ujar Januardi. Sabtu, (8/3/2025).
Menurutnya, salah satu permasalahan utama di Dinas Tenaga Kerja adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan dana untuk program pelatihan tenaga kerja dan bantuan bagi buruh lokal. Banyak pekerja yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program ini justru tidak merasakan dampaknya secara nyata.
Di sisi lain, pengelolaan anggaran di Dinas Imigrasi juga menjadi perhatian serius. Yudi dari LSM AMKI menyoroti lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Karawang.
“Kami ingin memastikan bahwa dana yang digunakan untuk pengawasan imigrasi benar-benar efektif, sehingga tidak ada pelanggaran yang merugikan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Vandi tuankotta dari LSM P’Na menyoroti pentingnya keterlibatan DPRD dalam pengawasan anggaran.
“DPRD harus lebih aktif dan tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk masyarakat malah tidak terserap atau disalahgunakan,” kata Vandi Tuankotta.
*Fokus pada Anggaran Pemerintah*
Dari data yang dikumpulkan, anggaran untuk sektor ketenagakerjaan di Karawang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Program seperti pelatihan kerja dan bantuan bagi pekerja lokal sering kali terkendala kurangnya sosialisasi dan realisasi yang tidak maksimal.
Di bidang imigrasi, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing justru belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hukum dan dampak negatif terhadap pekerja lokal.
Januardi Manurung menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar diskusi, melainkan langkah konkret untuk mendesak pemerintah daerah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Kami tidak ingin anggaran yang seharusnya untuk masyarakat malah tidak jelas penggunaannya. Harus ada pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan dana publik,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Januardi Manurung bersama LSM AMKI dan LSM P’Na akan:
1. Meminta audit anggaran Dinas Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja guna memastikan penggunaan dana sesuai peruntukannya.
2. Mendorong DPRD Karawang untuk memperketat pengawasan terhadap kebijakan dan realisasi anggaran.
3. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, termasuk dengan mengadakan diskusi publik dan forum transparansi.
4. Melaporkan dugaan penyimpangan yang ditemukan kepada aparat penegak hukum dan instansi berwenang.
Januardi Manurung menegaskan bahwa perjuangan untuk transparansi anggaran pemerintah di Karawang tidak akan berhenti pada pertemuan ini.
*”Kami akan terus mengawal penggunaan dana publik agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” pungkasnya.*
“(Aprilia)”.
