Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
Edisi: Selasa, 17 Februari 2026
JAKARTA,Penasilet.com – Di republik ini, kata “terobosan” tampaknya telah naik derajat menjadi mantra sakti. Setiap kali anggaran digeser, dipangkas, atau dipindahkan kamar, kita diminta bertepuk tangan seolah sedang menyaksikan revolusi kebijakan. Pemerintah pusat menyebutnya inovasi. Publik yang teliti menyebutnya: pindah buku.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dielu-elukan sebagai jawaban atas persoalan gizi dan masa depan generasi bangsa. Ide yang mulia, tentu saja. Namun, ketika sumber dananya justru “menggerogoti” komitmen 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN yang selama ini menjadi benteng konstitusional peningkatan kualitas SDM, muncul pertanyaan sederhana: apakah ini membangun masa depan, atau sekadar memindahkan beban?
Pendidikan bukan sekadar angka dalam tabel anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tak bisa dipanen dalam satu periode jabatan. Ketika pos ini dipangkas demi program yang lebih “seksi” secara politik dan visual, publik berhak curiga: apakah yang dikejar benar-benar kualitas generasi, atau sekadar panggung pencitraan?
Lalu hadir pula Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Nama yang patriotik, berbalut semangat gotong royong dan kebangkitan ekonomi desa. Di atas kertas, ia terdengar seperti kebangkitan koperasi ala era emas. Namun di lapangan, jika benar Dana Desa justru dipangkas hingga 58 persen untuk membiayai skema baru ini, maka pertanyaannya menjadi lebih tajam: desa diminta berlari, tetapi sepatunya diambil.
Dana Desa selama ini adalah oksigen bagi pembangunan akar rumput, jalan lingkungan, irigasi kecil, pemberdayaan UMKM, hingga bantuan sosial skala lokal. Ketika oksigen itu dikurangi drastis, lalu diganti dengan “program unggulan” dari pusat, kita patut bertanya: apakah desa sedang diberdayakan, atau sekadar dijadikan etalase?
Pemerintah menyebut ini efisiensi. Tetapi efisiensi biasanya berarti memangkas pemborosan, bukan mengurangi fondasi. Jika anggaran pendidikan dan Dana Desa dipotong demi program baru yang lebih mudah dipasarkan, publik wajar menduga ini bukan efisiensi, melainkan redefinisi prioritas, yang kebetulan sangat fotogenik.
Ada pola yang terasa familiar: ambil program lama yang sudah berjalan stabil, kurangi porsinya, lalu lahirkan program baru dengan nama megah dan logo segar. Secara administratif mungkin sah. Secara politik mungkin cerdas. Namun secara substansi, apakah benar ini memperkuat sistem, atau hanya memoles permukaan?
Ironisnya, narasi yang dibangun selalu tentang keberpihakan, kepada anak-anak melalui makan gratis, kepada desa melalui koperasi. Tetapi keberpihakan yang sejati tidak mengorbankan fondasi yang sudah ada. Ia memperkuat, bukan menggeser. Ia menambah, bukan mengurangi.
Publik tidak alergi pada program baru. Publik hanya alergi pada ilusi. Jika memang ada kebutuhan mendesak untuk MBG dan KDMP, sampaikan secara jujur dari mana anggaran berasal dan apa konsekuensinya. Jangan bungkus pengalihan anggaran sebagai “terobosan hebat” tanpa menjelaskan biaya sosial dan strukturalnya.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari slogan. Rakyat hidup dari konsistensi kebijakan. Jika pendidikan dilemahkan dan desa dikurangi napas fiskalnya, maka yang kita saksikan bukanlah lompatan kemajuan, melainkan akrobat anggaran. Dan akrobat, betapapun memukau, tetaplah pertunjukan. Bukan solusi.
Penulis: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
