Foto: Ilustrasi
Oleh: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
Edisi: Minggu, 15 Febuari 2026
#Editorial
JAKARTA,Penasilet.com – Di negeri yang gemar bersumpah atas nama integritas, ada satu hal yang tampaknya lebih sakral dari konstitusi, aliran uang. Bukan sembarang uang, tentu saja. Ini uang yang tidak pernah ikut apel pagi, tidak pernah ikut rapat kabinet, tapi selalu hadir tepat waktu di ruang-ruang yang tidak tercatat dalam notulen resmi.
Konon, integritas pejabat negara dan aparat penegak hukum itu kokoh.
Tahan uji. Anti karat. Anti suap.
Namun entah mengapa, setiap kali aroma korupsi proyek tercium, setiap kali “fee koordinasi” dibisikkan, setiap kali koper narkoba berpindah tangan, atau ketika tambang ilegal dan sumur minyak liar beroperasi lebih disiplin dari kantor pelayanan publik, integritas itu mendadak seperti sinyal internet di pedalaman, ada, tapi tidak stabil.
Sumber godaan itu bukan dari pedagang asongan. Bukan pula dari UMKM yang antre kredit. Godaan paling menggoda justru lahir dari, Korupsi anggaran yang disulap jadi “kesalahan administrasi”. Fee proyek yang dikemas dengan istilah elegan, “komitmen”.
Peredaran narkoba yang selalu saja punya “beking tak kasatmata”. Tambang ilegal, illegal mining, illegal drilling, illegal refinery, yang konon “tidak terdeteksi”, meski alat beratnya lebih besar dari rasa malu. Jaringan BBM ilegal yang jalurnya lebih rapi dari distribusi BBM subsidi dan resmi.
Anehnya, praktik-praktik ini sering kali berjalan seperti acara tahunan. Semua tahu, semua dengar, semua melihat. Tapi penindakan kadang terasa seperti sinetron, ramai di episode awal, menghilang di tengah cerita, dan tamat tanpa kejelasan.
Di atas kertas, negara punya Komisi Pemberantasan Korupsi, punya Kepolisian Negara Republik Indonesia, punya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lembaga-lembaga dengan kewenangan besar, perangkat lengkap, dan slogan yang tegas.
Namun dalam praktik, publik sering bertanya: mengapa yang kecil cepat ditangkap, sementara yang besar butuh “kajian mendalam”?
Tambang ilegal tidak mungkin berdiri tanpa logistik. Narkoba tidak mungkin beredar tanpa jaringan. BBM ilegal tidak mungkin mengalir tanpa distribusi. Semua itu butuh sistem. Dan sistem tidak mungkin hidup tanpa perlindungan.
Di sinilah ironi terbesar itu berdiri tegak. Pejabat negara dan aparat penegak hukum disumpah untuk menjaga hukum. Namun ketika aliran uang gelap lebih deras daripada aliran sungai di musim hujan, sumpah itu diuji bukan oleh teori hukum, melainkan oleh angka-angka transfer.
Kita sering mendengar istilah “oknum”. Kata yang begitu fleksibel. Setiap skandal muncul, selalu ada “oknum”. Seolah-olah para pelaku itu makhluk tunggal yang bekerja sendirian, tanpa jaringan, tanpa atasan, tanpa sistem yang membiarkan.
Padahal, dalam banyak kasus, yang bermain bukan sekadar individu. Yang bekerja adalah ekosistem. Ada yang mengatur izin, ada yang mengamankan jalur, ada yang memastikan laporan tetap bersih, dan ada yang menenangkan publik dengan konferensi pers.
Uang dari korupsi proyek menggoda karena jumlahnya besar dan legalitasnya bisa disamarkan.
Uang dari kasus narkoba menggoda karena cepat dan likuid (Cair).
Uang dari tambang dan BBM ilegal menggoda karena stabil, rutin, dan jarang tersentuh.
Integritas, pada akhirnya, bukan soal pidato. Bukan soal baliho atau jargon reformasi.
Integritas diuji ketika amplop datang. Ketika transfer masuk. Ketika tawaran “koordinasi” disodorkan dengan senyum ramah.
Pertanyaannya sederhana:
Apakah jabatan itu alat pengabdian, atau hanya akses ke aliran dana?
Publik hari ini tidak lagi polos. Rakyat tahu bahwa praktik ilegal tidak mungkin tumbuh tanpa perlindungan.
Jika illegal mining dan illegal drilling bisa beroperasi bertahun-tahun, jika illegal refinery menyala tanpa gangguan, jika jaringan BBM ilegal bergerak tanpa hambatan berarti, maka yang patut ditanya bukan hanya pelakunya tetapi siapa yang membiarkannya.
Negara tidak kekurangan aturan. Negara tidak kekurangan lembaga. Yang sering kali kurang hanyalah keberanian memutus aliran uang yang menggoda itu.
Dan selama aliran uang gelap lebih kuat daripada komitmen penegakan hukum, selama itu pula integritas akan terus diperdagangkan bukan di pasar tradisional, melainkan di ruang-ruang berpendingin udara, jauh dari jangkauan rakyat yang membayar pajak.
Pada akhirnya, masalahnya bukan pada godaan uangnya. Masalahnya pada siapa yang memilih untuk tergoda.
Wassalam.
Penulis: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
