BABAKAN MADANG,Penasilet.com – Sejumlah aktivis di Jawa Barat mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat segera mengambil tindakan tegas terhadap PT Surya Lestari Abadi, yang diduga hanya membayar upah sebesar Rp75 ribu per hari kepada pekerjanya tanpa memberikan fasilitas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua LSM KPK RI DPD Jawa Barat, Januardi Manurung, menilai praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak dasar pekerja.
“Gaji Rp75 ribu per hari tanpa BPJS itu tidak manusiawi. Pemerintah harus turun tangan, jangan sampai perusahaan seenaknya memperlakukan buruh seperti ini,” tegas Januardi Manurung, Sabtu (31/1/2026).
Ia menambahkan, kebijakan perusahaan tersebut bukan hanya merugikan pekerja secara ekonomi, tetapi juga mengabaikan perlindungan sosial yang menjadi kewajiban pemberi kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami menekankan Disnaker Jabar harus melakukan pengawasan ketat dan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Para aktivis juga mengingatkan, jika kasus ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi dunia ketenagakerjaan di Jawa Barat.
“Kalau tidak ditindak, perusahaan lain bisa ikut-ikutan. Buruh akan semakin terjepit, sementara negara kehilangan wibawa sebagai pelindung rakyat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Surya Lestari Abadi dan Disnaker Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Catatan Penting:
Upah Rp75 ribu per hari dinilai jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat.
Tidak adanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan membuat pekerja tanpa jaminan sosial dan perlindungan kerja.
Aktivis menuntut Disnaker Jabar segera melakukan investigasi dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”(Red)”
Editor: Tamrin
