MUSI BANYUASIN,Penasilet.com – Pekerja bukan sekadar tenaga yang menggerakkan roda perusahaan, melainkan bagian penting dari pembangunan dan kemajuan daerah. Karena itu, setiap pekerja berhak mendapatkan kepastian status hubungan kerja, upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan hukum.
Momentum Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan melalui sejarah dan pengorbanan masa lalu, tetapi juga melalui keringat dan dedikasi para pekerja yang setiap hari berjuang untuk keluarga, perusahaan, dan pembangunan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga, AP., dalam edukasi ketenagakerjaan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menurut Herryandi, pemahaman mengenai PKWTT sangat penting agar tidak ada lagi pekerja yang dirugikan akibat ketidakjelasan status kerja, penyalahgunaan masa percobaan, maupun kelalaian perusahaan dalam memenuhi hak-hak normatif pekerja.
“Jangan sampai pekerja dituntut bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetapi hak dan kepastian statusnya justru diabaikan. Pekerja adalah pahlawan bagi keluarganya dan bagian dari pembangunan daerah. Karena itu, hak-haknya wajib dihormati dan dilindungi,” tegas Herryandi dalam pernyataannya kepada Wartawan, Selasa (10/11/2026).
PKWTT Bukan Status Kerja Tanpa Kepastian
Herryandi menjelaskan, PKWTT merupakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai status karyawan tetap.
Berdasarkan Pasal 93 UU Nomor 27 Tahun 2026, PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Namun, apabila dibuat secara lisan, pemberi kerja wajib menerbitkan surat pengangkatan tertulis bagi pekerja.
Surat tersebut sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, besaran upah, serta nama dan tanda tangan pengusaha.
“Perusahaan tidak boleh menjadikan tidak adanya kontrak tertulis sebagai alasan untuk mengabaikan keberadaan dan hak pekerja. Jika hubungan kerja PKWTT dibuat secara lisan, undang-undang secara tegas mewajibkan perusahaan menerbitkan surat pengangkatan tertulis,” ujarnya.
Masa Percobaan Maksimal Tiga Bulan, Tidak Boleh Diperpanjang Sepihak
Kadisnakertrans Muba itu juga menyoroti praktik masa percobaan atau probation yang kerap menjadi persoalan dalam hubungan industrial.
Berdasarkan Pasal 92, PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama tiga bulan. Ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian kerja PKWTT atau surat pengangkatan tertulis.
Apabila tidak dicantumkan, masa percobaan dianggap tidak ada.
Artinya, perusahaan tidak boleh secara sepihak menyatakan pekerja masih berstatus percobaan apabila tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengaturnya.
“Masa percobaan bukan alat untuk menggantung status pekerja. Maksimal tiga bulan, harus jelas dan tertulis. Tidak boleh diperpanjang terus-menerus dengan alasan evaluasi perusahaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pekerja yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan masa percobaan wajib diangkat menjadi pekerja berdasarkan PKWTT. Masa percobaan tersebut juga diperhitungkan sebagai masa kerja.
Upah, BPJS, dan Hak Pekerja Tetap Wajib Dipenuhi
Herryandi menegaskan, status pekerja dalam masa percobaan bukan berarti perusahaan bebas mengurangi atau mengabaikan hak-haknya.
Pasal 92 ayat (2) mengatur bahwa selama masa percobaan, pemberi kerja wajib:
1. Membayar upah paling sedikit 75 persen dari besaran upah yang berlaku pada jabatan tersebut dan tidak boleh di bawah upah minimum.
2. Memberikan jaminan sosial.
3. Memenuhi hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, tidak boleh ada alasan bahwa pekerja belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan atau hak normatif lainnya hanya karena masih menjalani masa percobaan.
“Angka 75 persen bukan alasan untuk membayar pekerja di bawah upah minimum. Begitu pula jaminan sosial, bukan sesuatu yang boleh ditunda sampai pekerja dinyatakan lulus probation. Perusahaan harus menjalankan kewajibannya sejak pekerja mulai bekerja,” jelasnya.
Perusahaan yang Mengabaikan Surat Pengangkatan Dapat Dikenai Sanksi
Lebih lanjut, Herryandi mengingatkan bahwa kewajiban administrasi hubungan kerja bukan sekadar formalitas.
Pasal 94 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak menerbitkan surat pengangkatan tertulis untuk PKWTT yang dibuat secara lisan.
Sanksi tersebut berupa:
– Peringatan tertulis.
– Denda administratif.
– Pembatasan kegiatan usaha.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Kami mengingatkan seluruh perusahaan dan bagian HRD agar tidak menganggap persoalan administrasi hubungan kerja sebagai hal sepele. Kepatuhan terhadap undang-undang merupakan kewajiban, bukan pilihan,” ujarnya.
HRD, Pekerja, dan Pengawas Harus Memahami Hak dan Kewajibannya
Herryandi juga mengajak seluruh HRD perusahaan di Muba untuk melakukan evaluasi terhadap administrasi hubungan kerja, khususnya dokumen PKWTT, ketentuan masa percobaan, struktur pengupahan, kepesertaan jaminan sosial, dan surat pengangkatan pekerja.
Sementara itu, pekerja diminta memahami haknya dan tidak ragu meminta kejelasan mengenai status hubungan kerja, tanggal mulai bekerja, besaran upah, serta kepesertaan jaminan sosial.
Pengawas Ketenagakerjaan juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan konsisten agar setiap ketentuan peraturan perundang-undangan benar-benar dilaksanakan.
“Pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan perusahaan. Yang utama adalah memastikan perusahaan patuh, pekerja terlindungi, dan hubungan industrial berjalan sehat. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum,” tegas Herryandi.
Pekerja Adalah Pahlawan, Haknya Tidak Boleh Diabaikan
Menutup penyampaiannya, Herryandi menegaskan bahwa penghormatan terhadap pekerja tidak cukup hanya melalui slogan atau peringatan Hari Pahlawan.
Penghormatan harus diwujudkan melalui kebijakan, kepatuhan perusahaan, pengawasan, serta pemenuhan hak-hak pekerja secara nyata.
Ia berharap Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah yang mampu membangun hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkeadilan, dengan perusahaan yang bertanggung jawab serta pekerja yang mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
“Pahlawan dahulu berjuang untuk kemerdekaan. Pahlawan hari ini berjuang untuk kesejahteraan keluarganya dan kemajuan daerah. Jangan sampai mereka yang sudah bekerja keras justru dirugikan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.”
“Selamat Hari Pahlawan. Mari kita bangun Muba dengan menghargai manusia, melindungi pekerja, dan memastikan setiap hak dipenuhi. Pekerja adalah pahlawan, dan pahlawan harus dilindungi haknya,” pungkasnya.(Red).
Editor: Tamrin
