“Lima Aspek Krusial Jadi Perhatian, Perusahaan Diminta Tidak Mengabaikan Hak Normatif Pekerja dan Segera Menyesuaikan Kebijakan Internal”
MUSI BANYUASIN,Penasilet.com – Terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum penting bagi pembenahan hubungan industrial di Indonesia, termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.
Undang-undang yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut membawa sejumlah perubahan dan penegasan dalam pengaturan ketenagakerjaan, mulai dari sistem pengupahan, pembatasan pekerjaan alih daya (outsourcing), prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK), perjanjian kerja, hingga perlindungan terhadap hak berserikat bagi pekerja/buruh.
Menindaklanjuti regulasi baru tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Kadisnakertrans Muba), Herryandi Sinulingga, AP, mengingatkan seluruh perusahaan, pimpinan manajemen, bagian Human Resources Development (HRD), pekerja/buruh, serta pengurus serikat pekerja agar segera memahami dan menyesuaikan pelaksanaan hubungan kerja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2026 bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan menjadi landasan penting dalam membangun hubungan industrial yang lebih adil, transparan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Perusahaan tidak boleh menganggap perubahan undang-undang ini hanya sebagai pergantian aturan di atas kertas. Ada sejumlah ketentuan penting yang harus dipahami dan ditindaklanjuti. Hak pekerja wajib dilindungi, sementara perusahaan juga harus mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” tegas Herryandi dalam rilis resmi Disnakertrans Muba, Senin (9/11/2026).
LIMA ASPEK PENTING YANG WAJIB DITINDAKLANJUTI PERUSAHAAN
Herryandi menjelaskan, terdapat lima aspek utama yang harus menjadi perhatian serius seluruh perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin.
1. PENGUPAHAN: PERUSAHAAN WAJIB MEMBENAHI SISTEM DAN STRUKTUR UPAH
Aspek pertama adalah pengupahan. Perusahaan diminta memastikan seluruh kebijakan pengupahan telah sesuai dengan ketentuan terbaru.
Pengusaha wajib memperhatikan upah minimum, upah sektoral, prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama nilainya, serta kewajiban penyusunan Struktur dan Skala Upah.
Komposisi upah juga harus diperiksa, termasuk ketentuan mengenai proporsi upah pokok apabila upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
“Jangan sampai pekerja sudah bertahun-tahun bekerja, tetapi sistem pengupahannya tidak transparan. Perusahaan harus memastikan setiap pekerja mengetahui secara jelas hak upahnya, komponen penghasilan, tunjangan, serta potongan yang diterapkan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bagian HRD agar tidak hanya berorientasi pada penyesuaian nominal upah, tetapi turut membenahi sistem pengupahan secara menyeluruh.
2. ALIH DAYA (OUTSOURCING): JANGAN DIJADIKAN CELAH MENGHINDARI TANGGUNG JAWAB
Persoalan outsourcing menjadi perhatian berikutnya.
Perusahaan diminta melakukan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan yang dialihdayakan, termasuk memastikan kesesuaian jenis pekerjaan dengan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026.
Alih daya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, perjanjian tertulis, serta memperhatikan kepastian hubungan kerja, pembayaran upah, jaminan sosial, dan kesejahteraan pekerja.
Perusahaan pengguna jasa juga tidak boleh menganggap bahwa penggunaan perusahaan alih daya otomatis menghapus seluruh tanggung jawab hukum yang mungkin melekat kepadanya.
“Outsourcing jangan dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban terhadap pekerja. Periksa legalitas perusahaan penyedia tenaga kerja, kontrak kerja, pembayaran upah, dan kepesertaan jaminan sosialnya. Semua harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Herryandi.
3. PHK: HAK PEKERJA WAJIB DIPENUHI, PROSEDUR HUKUM TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Aspek ketiga adalah pemutusan hubungan kerja.
Herryandi menegaskan bahwa PHK merupakan persoalan serius yang harus dilakukan berdasarkan alasan dan prosedur hukum, bukan berdasarkan keputusan sepihak tanpa memperhatikan hak pekerja.
Perusahaan wajib mengutamakan upaya pencegahan PHK dan mengedepankan perundingan bipartit apabila terjadi perselisihan.
Apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian harus dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan hukum.
Hak pekerja yang mengalami PHK juga harus diperhitungkan secara benar, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai alasan serta ketentuan PHK.
Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon juga menjadi hal penting yang harus dipahami perusahaan.
“Jangan sampai pekerja sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi ketika terjadi PHK, hak-haknya justru tidak dibayarkan dengan alasan perusahaan tidak memiliki anggaran. Kewajiban terhadap pekerja harus diperhitungkan dan dipersiapkan sejak awal,” ujarnya.
Ia mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan hak normatif pekerja maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan larangan PHK.
4. PERJANJIAN KERJA: PKWT DAN PKWTT HARUS JELAS, JANGAN MERUGIKAN PEKERJA
Aspek keempat berkaitan dengan perjanjian kerja, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Perusahaan diminta melakukan audit terhadap seluruh kontrak kerja yang masih berlaku agar tidak bertentangan dengan ketentuan terbaru.
Untuk PKWT, perusahaan harus memperhatikan batas waktu perjanjian, ketentuan perpanjangan, kewajiban kompensasi, serta larangan mencantumkan masa percobaan.
Sementara itu, untuk PKWTT, perusahaan harus memastikan kejelasan status hubungan kerja, masa percobaan, pengupahan, serta pemenuhan hak pekerja.
Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan larangan mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja, sesuai pengecualian yang diatur undang-undang.
“Kontrak kerja bukan sekadar formalitas administrasi. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Karena itu, jangan sampai pekerja menandatangani perjanjian yang tidak dipahami atau memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
5. SERIKAT PEKERJA: HORMATI HAK BERSERIKAT DAN WAJIBKAN DIALOG INDUSTRIAL
Aspek kelima adalah perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan penguatan hubungan industrial.
Herryandi mengingatkan bahwa keberadaan serikat pekerja/buruh merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.
Perusahaan tidak boleh melakukan intimidasi, diskriminasi, mutasi, penurunan jabatan, pengurangan upah, maupun PHK karena pekerja menjalankan hak berserikat sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, perusahaan yang memiliki sedikitnya 10 pekerja wajib memperhatikan kewajiban pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.
LKS Bipartit harus difungsikan sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan pekerja untuk membahas persoalan ketenagakerjaan sebelum berkembang menjadi perselisihan.
“Serikat pekerja bukan musuh perusahaan. Justru keberadaan serikat pekerja dapat menjadi mitra strategis untuk membangun komunikasi, menyampaikan aspirasi, dan mencari penyelesaian apabila muncul persoalan hubungan kerja,” ungkapnya.
Ia berharap perusahaan tidak alergi terhadap keberadaan serikat pekerja, melainkan membangun komunikasi yang terbuka, profesional, dan saling menghormati.
DISNAKERTRANS MUBA DORONG PERUSAHAAN LAKUKAN EVALUASI 30-60-90 HARI
Untuk memastikan implementasi undang-undang berjalan efektif, Herryandi mendorong seluruh perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin melakukan evaluasi secara bertahap.
Dalam 30 hari pertama, perusahaan diharapkan melakukan audit kontrak PKWT dan PKWTT, mengevaluasi legalitas perusahaan outsourcing, menginventarisasi persoalan hubungan industrial, serta memastikan keberadaan LKS Bipartit.
Dalam 60 hari, perusahaan diminta membenahi Struktur dan Skala Upah, mengevaluasi prosedur PHK, memperbarui dokumen perjanjian kerja, serta mempersiapkan kebijakan terkait dana cadangan pesangon sesuai ketentuan.
Selanjutnya, dalam 90 hari, perusahaan diharapkan telah melaksanakan sosialisasi menyeluruh kepada pekerja, memberikan pemahaman kepada jajaran HRD dan manajemen, serta melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Muba terkait implementasi regulasi tersebut.
“Jangan menunggu muncul persoalan atau perselisihan baru kemudian mempelajari aturan. Perusahaan harus mengambil langkah antisipatif. Lebih baik melakukan pembenahan sejak awal daripada menghadapi sengketa hubungan industrial yang berlarut-larut,” ujarnya.
PEKERJA DIMINTA BERANI MEMAHAMI DAN MEMPERJUANGKAN HAKNYA
Di sisi lain, Herryandi juga mengingatkan pekerja/buruh agar tidak hanya bergantung pada informasi dari pihak lain, tetapi aktif mempelajari hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pekerja diminta memahami isi kontrak kerja, memeriksa slip upah, menyimpan dokumen hubungan kerja, memahami hak ketika terjadi PHK, serta mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit.
Apabila menemukan persoalan atau dugaan pelanggaran hak normatif, pekerja dipersilakan mencari penjelasan melalui serikat pekerja maupun Disnakertrans Muba.
“Kami ingin pekerja di Musi Banyuasin memahami haknya, tetapi juga melaksanakan kewajibannya secara profesional. Begitu pula perusahaan, harus menjalankan kegiatan usaha dengan mematuhi aturan. Jangan sampai ketidaktahuan terhadap regulasi justru menimbulkan persoalan yang merugikan kedua belah pihak,” jelasnya.
DISNAKERTRANS MUBA BUKA RUANG KONSULTASI HUBUNGAN INDUSTRIAL
Sebagai bentuk pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat, Disnakertrans Kabupaten Musi Banyuasin mempersilakan pekerja/buruh, pengurus serikat pekerja, HRD, serta pimpinan perusahaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai UU Nomor 27 Tahun 2026 untuk berkonsultasi secara langsung.
Konsultasi dapat dilakukan melalui Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
Langkah ini diharapkan dapat membantu perusahaan memahami kewajiban hukumnya sekaligus memberikan ruang bagi pekerja untuk memperoleh informasi yang benar mengenai hak-hak ketenagakerjaan.
Herryandi menegaskan, Disnakertrans Muba berkomitmen mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Prinsipnya sederhana, perusahaan harus patuh terhadap aturan, pekerja harus memahami hak dan kewajibannya, serta setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan ada pihak yang merasa bisa mengabaikan hukum,” tegasnya.
Ia berharap pemberlakuan UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi momentum memperkuat perlindungan tenaga kerja sekaligus menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang sehat di Kabupaten Musi Banyuasin.
Patuh Regulasi, Hormati Hak Pekerja, Perkuat Dialog Industrial.
MUBA MAJU LEBIH CEPAT! (Red).
Editor: Tamrin
